JAMBERITA.COM - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyebutkan ada dua catatan penting dalam problem politik uang yakni penyelenggara dan pemilih. "Yang besar itu di pemilih, karena pemilih menganggap musim pilkada dan pemilu adalah musim politik uang. Dan itu dianggap sebagai rezeki musiman," katanya ketika dikonfirmasi, Selasa (12/11/2019).
Ia mengatakan, pemikiran ini terjebak didalam pemilih dan juga peserta. Hal ini akan sangat susah diputus, karena adanya 'supply and demand'. Peserta sebagai penyuplai uang dan masyarakat yang menerima karna sebuah kebutuhan.
"Jangka pendek yang dilakukan itu hanya pendidikan pemilih dan juga pola pencegahan. Untuk jangka panjangnya pasti dengan perbaikan ekonomi, karena ekonomi masyarakat yang cukup tidak akan mau menerima politik uang," ujarnya.
Karena menurutnya, politik uang akan sangat besar terjadi di daerah yang memang hasil ekonomi nya menengah ke bawah. Tetapi hal ini tidak sama dengan mahar politik, karena "candidating buying" ini terjadi antara kandidat dengan partai. "Sebenarnya undang-undang yang mengatur itu sudah ideal, tetapi memang pelaksanaannya jauh dari itu," jabarnya.
"Itu adalah problem dalam demokrasi kita. Bukan hanya di Jambi, semua daerah juga sama masalahnya terhadap penjualan tiket pencalonan yang bisa disebut angkanya 5 Miliar, 10 Miliar. Karena Sentra Gakkumdu juga sebagai lembaga hukum tidak mampu menegakkan hukum. Karena bisa dibilang ada bahasa injak dan rem gas," tandasnya. (am)
Utus Tim Kembalikan Formulir ke PKB, Idham Sebut Fachrori Daftar Karena PKB Partai Ulama
Bawaslu Jambi Gagas Gerakan Anti Politik Uang di Pilkada Serentak 2020
Bicara Soal Pilgub Jambi, Zola: Doa Saya Terpilih Pemimpin Terbaik
Semboyan Bungo Menang Iringi Erick Muhammad Endrizal menuju BH 1 Bungo
Sungkem ke Orang Tua, Ahmad Jahfar Minta Doa Restu Maju Pilbup Tanjabbar
Pesan Yunninta Pada Millenial, Teladani Pahlawan Dengan Membaca Perjuangannya


PUTR Jambi Kerinci Percepat Pemeliharaan Ruas Jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning



