Kapolda Jambi Usul Pasang CCTV Antisipasi Suap ke Petugas di Wilayah Ilegal Driling

JAMBERITA.COM - Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo menghadiri audiensi Kementerian ESDM dengan Gubernur Jambi dan Para Bupati serta Stakeholders Migas Wilayah Jambi.

Ini dalam rangka upaya penanganan masalah Ilegal drilling Acara berlangsung di Auditorium Rumdis Gubernur Jambi, Kamis (29/4/2021).

Dimana pertemuan ini merupakan inisasi Kapolda sejak Januari 2021 yang terus berkomunikasi secara intens dengan Menteri ESDM dan Dirjen Migas dan terlaksana pada hari ini.

Irjen Pol A. Rachmad Wibowo mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum dan TNI/Polri juga akan membackup Satpol-PP Kabupaten dalam melakukan penertiban terhadap gubuk-gubuk yang ada di Sekitar wilayah tambang minyak liar.

Sambil menunggu hasil dari Pemerintah Pusat apakah ilegal drilling mau dilegalkan atau tidak."Kalau gubuk-gubuk dan warung-warung ini sudah dibersihkan, insyaAllah mereka mau masuk juga susah nanti, karena warung-warung itu mereka gunakan sebagai Pos untuk menunggu," paparnya.

Selanjutnya,Kapolda juga mengusulkan untuk membuat sebuah portal yang dilengkapi dengan CCTV Live yang bisa dilihat, dipantau baik oleh Polsek, Polres dan Polda dan bisa dishare oleh Stakeholders lainnya, agar dapat mengawasi adanya kegiatan ilegal drilling serta mencegah adanya suap kepada petugas di lokasi.

"Terakhir, law enforcement itu tugas kami untuk penegakan hukum, dan Polda Jambi telah melakukan penegakan hukum selama 4 bulan tahun 2021 ini," tegasnya.

Menurut Kapolda, di tahun 2021 ini jumlah penegakan hukum yang telah dilaksanakan lebih banyak dari tahun 2019 dan 2020."Jadi sepanjang 4 bulan tahun 2021 itu lebih tinggi, baik nilai penangkapan, kendaraan yang disita, jumlah minyak yang disita demikian juga dengan jumlah tersangka," ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Migas Prof. Ir. Tutuka Ariadji menyampaikan bahwa Commonity development perlu dilaksanakan oleh Pertamina.

"Kita akan rumuskan peraturan terkait illegal drilling di Provinsi Jambi berkomunikasi dengan Kementrian lain," katanya.

Dalam Pertemuan itu didapat kesimpulan bahwa penyelesaian masalah illegal drilling dan illegal mining ditempuh melalui 3 fase yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Selanjutnya sekira pukul 14.20 WIB acara dilaksanakan penandatanganan kesimpulan audiensi, dan penyerahan poster keselamatan migas kepada Gubernur Jambi, Kapolda Danrem/042 Gapu, Pertamina dan Kepala Daerah lokus illegal drilling serta sesi foto bersama.

Sebelumnya, Rabu (28/4/2021) kemarin Dirjen Migas telah melihat kerusakan yang luar biasa di wilayah Desa Bungku Kecamatan Bajubang, Kab Batanghari.

Setelah menerima masukan dari para peserta rapat yang dihadiri oleh pejabat pemprov dan perwakilan pemkab yang ada illegal drilling nya, Dirjen Migas akan mengangkat isu ini ditingkat kementerian untuk dicarikan solusinya yang menguntungkan masyarakat.

Sementara itu, Pemda sendiri akan melaksanakan kegiatan penertiban terhadap gubuk-gubuk yang ada di sekitar wilayah tambang minyak liar ini, berikut infrastruktur yang menyebabkan perusakan lingkungan, termasuk upaya-upaya pencegahan dan menyiapkan jaring pengaman atau pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Polri akan terus melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan minyak ilegal ini.

Kegiatan audiensi dipimpin oleh Dirjen Migas Prof. Ir. Tutuka Ariadji, didampingi PJ. Gubernur Dr. Hari Nur Cahya Murni, Kapolda Jambi Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo, Dandrem 042 Gapu Brigjen TNI M. Zulkifli, dihadiri Bupati Batanghari, Wabup Sarolangun, Sekda Kab. Ma. Jambi, para OPD Prov. Jambi serta perwakilan Mahasiswa Jambi.(afm)

Artikel Rekomendasi