SAH Perjuangkan Program Perlindungan Bagi Pekerja Migran Di Masa Pandemi

JAMBERITA.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai langkah strategi dan penanganan kembalinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara penempatan, terutama pada masa pandemi COVID-19 di daerah perbatasan dan basis PMI.

Pernyataan ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut ketika menghadiri rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (24/5) secara virtual di Jambi. 

Dalam rapat tersebut, legislator yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi itu mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Pemerintah pusat bersama Pemprov/Pemkab/Pemkot memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah.

"Saya minta Kemenaker bisa segera berkoordinasi dengan Kemenkes, perihal permohonan pemeriksaan kesehatan di debarkasi bagi PMI pulang. Ini penting untuk penguatan tracking dan testing bagi pekerja migran, sekaligus melindungi mereka," ungkapnya. 

Selain itu SAH mengatakan langkah perlindungan PMI lainnya yang dilakukan Kemnaker yakni berkoordinasi dengan Atase Ketenagakerjaan di 12 Perwakilan RI untuk mengimbau PMI yang akan kembali ke Indonesia agar melaporkan kepulangannya secara daring atau luring (google form).

Selanjutnya dapat diberikan program bantuan bahan pokok kepada PMI terdampak COVID-19 di negara-negara penempatan, dan pengalokasian program perluasan kesempatan kerja bagi pekerja dan calon pekerja serta anggota keluarganya.

"Saya minta ada bantuan berupa program padat karya infrastruktur, pada karya produktif, inkubasi bisnis, teknologi tepat guna (TTG), dan tenaga kerja mandiri (TKM), termasuk memberikan bantuan dana pemulangan kepada Disnaker untuk pemulangan warganya ke daerah asal," tandasnya. (*/sm)

 

Artikel Rekomendasi