JAMBERITA.COM - Belakangan beredar kabar terkait dengan rencana pemerintah untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah.
Jika memang rencana tersebut benar diberlakukan maka jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tak terkena PPN. Artinya, jasa pendidikan akan segera dikenakan PPN.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komis IV DPRD Kota Jambi Jasrul mengaku bahwa dirinya belum membaca secara keseluruhan rencana tersebut.
"Saya belum membaca draf rancangannya belum tau juga isi poin-poinnya. Namun, secara pribadi tidak setuju," kata dia. Senin, (14/6/2021).
Ia menganggap bahwa jika jasa pendidikan mendapatkan maka akan sangat menyulitkan masyarakat apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.
"Karena itu akan menyulitkan masyarakat apalagi disaat ini yang sangat susah masa pandemi Covid-19 ini,"ujarnya. (sap)
Rektor UBR Dr Filius Chandra Aklamasi Pimpin Gebu Minang Jambi 2026 - 2031
Ahli Hukum Pidana Dr. Rahman Soroti Batas Kewenangan Penyidik dalam Penyitaan di PN Sarolangun
Polda Jambi Ungkap Kasus TPPO, Tujuh Anak Jadi Korban, Lima Tersangka Diamankan
Kapolda Jambi Pimpin Sertijab Karo Ops dan Kapolres Muaro Jambi
Soal Penjualan Daging Babi Berkedok Daging Sapi, DPRD Kota Jambi: Jangan Tergiur Harga Murah
Anggota Fraksi PAN ini Siap Bermitra dan Mengkritisi Gubernur Terpilih
Danrem 042/Gapu Hadiri Penertiban Kawasan Hutan di Riau, Izin PT RAPP Dicabut Pemerintah



