SAH Desak Pemerintah Beri Perlindungan Optimal Bagi Pekerja Informal

JAMBERITA.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM meminta pemerintah perlu memutakhirkan sistem serta implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dalam menghadapi era baru karena beberapa sebab yang masih menjadi kendala.

Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini, belum optimalnya sistem perlindungan sosial yang disediakan negara untuk membantu masyarakat pekerja informal dari berbagai macam elemen, seperti pekerja dengan konsep kemitraan.

" Pekerja sektor informal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, pekerja lepas di pertanian, pekerja lepas di non-pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar," jelas Bapak Beasiswa Jambi (30/11) tersebut.

Menurut SAH data terakhir BPS mencatat jumlah pekerja informal mencapai 78,14 juta orang pada Februari 2022 dan akan terus meningkat akibat dari perkembangan perusahaan rintisan dan konsep kemitraan.

Pemerintah perlu mengatur untuk memperjelas hak dan kewajiban antar para pemegang kepentingan, termasuk kewajiban penyediaan jaminan sosial. Hal ini mengingat dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul - termasuk risiko tenaga kerja seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan kerja, dan usia tua - pekerja informal membutuhkan kebijakan yang bisa menjamin kesejahteraan.(*/sm)

Artikel Rekomendasi