JAMBI- Gubernur Jambi Al Haris mengajukan permohonan judicial review (uji materi) terhadap Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan terdaftar dalam website MK, gugatan Al Haris teregister dengan nomor perkara 27/PUU/XXII/2024 tertanggal 29 Januari 2024.
Gugatan ini dilayangkan Al Haris bersama 10 Kepala Daerah lainnya yang bertindak sebagai pemohon. Mereka adalah Gubernur Sumatera Barat, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Malaka, Bupati Kebumen, Bupati Malang, Bupati Nunukan, Bupati Rokan Hulu, Walikota Makassar, Walikota Bontang, Walikota Bukittinggi.
Adapun UU Pilkada yang digugat yakni ketentuan Pasal 201 Ayat 7, 8 dan 9 masa jabatan Kepala Daerah. Pasal tersebut berkaitan dengan desain keserentakan pilkada 2024 yang dinilai merugikan sejumlah Kepala Daerah akibat terpangkasnya masa jabatan.
Dalam gugatannya, Al Haris menunjuk Visi Law Office selaku kuasa hukum, beberapa diantaranya yakni Donal Fariz, Rosamala Aritonang dkk. Para pemohon meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dibagi menjadi dua gelombang.
Pelaksanaan dua gelombang dinilai jadi solusi atas problem teknis pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mulai dari keamanan hingga masa jabatan kepala daerah. (am)
Wabup Bakhtiar Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Siginjai 2026, Pastikan Kesiapan Teknis
SAH Tegaskan Program Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Cara Prabowo Putus Rantai Kemiskin
5 Rocky Hybrid Jadi Hadiah Utama DAIFEST 2026, Konsumen Jambi Punya Kesempatan Menang!
PKN Sungaipenuh Sudah Serahkan LADK, KPU: Masih Proses Input Secara Online
Perjuangan Ratu Munawaroh ke Disabilitas : Mohon Dukungannya Kepada Dua Perempuan Tangguh Ini
Pemprov Jambi Umumkan 15 Besar Hasil Seleksi Komisi Informasi 2026, Berikut Nama-namanya



