Komit & Responsif : Kemenkum Jambi Bedah Efektivitas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang responsif. Pada Selasa (24/02/2026), jajaran Divisi Pelayanan Hukum mengikuti diskusi krusial terkait pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil Kemenkum Jambi, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, beserta tim perancang peraturan perundang-undangan.

Diskusi ini merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi UU Nomor 12 Tahun 2011 (yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022) memberikan dampak nyata. Fokus utama peninjauan ini adalah menilai ketercapaian target regulasi, dampak sosiologis yang ditimbulkan, serta tingkat kemanfaatannya bagi negara dan masyarakat.

Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN, Rahendro Jati, dalam sambutannya menekankan bahwa setiap regulasi tidak boleh hanya berhenti sebagai tumpukan kertas normatif.

“Pemantauan dan peninjauan regulasi adalah bagian penting dari pembangunan hukum nasional yang adaptif dan responsif. Evaluasi berkelanjutan memastikan setiap peraturan efektif, berdampak, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rahendro.

Dalam diskusi intensif tersebut, tim Kanwil Kemenkum Jambi membahas berbagai poin subtansi, di antaranya, (Efektivitas Penyusunan). Sejauh mana proses legislasi berjalan efisien dan tepat sasaran. (Harmonisasi Daerah), dalam penguatan kualitas harmonisasi produk hukum di tingkat daerah agar selaras dengan aturan di atasnya dan evaluasi kebijakan untuk mercepatan pengisian survei sebagai indikator evaluasi kebijakan hukum nasional secara komprehensif.

"Kegiatan ini diharapkan mampu mempererat sinergi antara pemerintah pusat melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan kantor wilayah sebagai ujung tombak di daerah," tegas rilis resmi dari Humas Kanwil Kemenkum Jambi tersebut.

Dengan adanya pemantauan yang ketat, Kanwil Kemenkum Jambi optimistis dapat menghadirkan produk hukum yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, tetapi juga mampu menjawab tantangan masa depan melalui regulasi yang harmonis dan berkualitas tinggi.(afm)

Artikel Rekomendasi