Demokarasi Dalam Genggaman Algoritma

JAMBERITA.COM_ ARTIKEL - Solo dikenal sebagai kota budaya, santun, dan toleran. Tapi di era digital, kesantunan itu sedang diuji. Bukan oleh gesekan di pasar atau kampung, melainkan oleh algoritma media sosial yang bekerja 24 jam di HP kita.

Digitalisasi politik memindahkan demokrasi dari alun-alun ke ruang digital. Di satu sisi, internet mendemokratisasi informasi. Siapa pun bisa bicara. Di sisi lain, algoritma TikTok, X, Facebook, dan WhatsApp menciptakan "echo chamber" atau ruang gema. Kita hanya diberi konten yang sesuai selera politik kita. Lama-lama, kita lupa ada dunia di luar gelembung itu.

Masalahnya, ruang gema nasional tidak berhenti di layar HP. Di Solo, narasi polarisasi dari Jakarta turun ke akar rumput dan langsung ketemu "sumbu pendek" sejarah lokal. 

Kota ini punya memori kolektif 1998 dan ketegangan identitas tiap pemilu. Ketika algoritma menyemburkan narasi kebencian ke ekosistem yang sudah rawan, potensi eskalasi jadi sangat tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan 3 hal penting. Pertama, algoritma telah membajak ruang publik. Dulu diskusi demokrasi dijaga jurnalis dan tokoh masyarakat. Sekarang digantikan kode komputer yang kejar engagement. Konten yang menang bukan yang paling benar, tapi yang paling memicu amarah, like, dan share.

Demokrasi deliberatif berubah jadi adu fanatisme digital.

Kedua, ruang gema nasional berfungsi sebagai katalisator luka sejarah lokal. Narasi kebencian dari pusat masuk ke Solo → langsung bertumpu pada garis patahan lama: pembelahan ideologi, trauma kerusuhan urban, dan ketimpangan ekonomi pinggiran kota. Yang tadinya tidur, jadi kebangun lagi.

Ketiga, anatomi konflik komunal di Solo sudah berubah. Dulu konflik lahir dari gesekan fisik. Sekarang lahir dari orkestrasi digital. Ada "makelar informasi lokal" yang menyaring narasi kebencian nasional jadi sentimen lokal. Dari situlah ketegangan digital berubah jadi mobilisasi massa di jalanan. Online-to-offline. Ambang batas toleransi turun drastis.

Lalu apa solusinya? Menghapus algoritma mustahil. Tapi kita bisa bikin masyarakat Solo "kebal". Kuncinya: literasi digital kritis. Warga harus dilatih untuk sadar: "Kenapa saya cuma lihat berita ini terus? Apa saya sedang dikurung algoritma?"

Pemerintah Kota Surakarta, aparat keamanan, akademisi, dan platform digital harus dduduk bareng. Pemkot bisa bikin program literasi digital di tingkat RT/RW. Aparat perlu memetakan makelar informasi lokal. Platform wajib lebih transparan soal cara kerja algoritma di Indonesia. Akademisi bertugas mengawasi dan memberi rekomendasi berbasis data.

Solo punya modal besar: budaya guyub dan rembug. Jangan sampai itu kalah oleh logika algoritma yang cuma kenal "kami vs mereka".

Demokrasi yang sehat butuh ruang  publik bebas koersi. Kalau ruang itu sekarang ada di HP kita, maka tugas kita bersama adalah menjaga HP itu tetap jadi ruang dialog, bukan gudang bom waktu.

Oleh : Rianti Lusiana Angelic Pangaribun.

Artikel Rekomendasi