Kick Off Meeting PEKPPP 2026, Kanwil Kementerian Hukum Jambi Siapkan Langkah Strategis Tingkatkan Pe

JAMBERITA.COM– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti Kick Off Meeting Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual, Rabu (29/7). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan PEKPPP Nasional sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Pelaksanaan Kick Off Meeting merupakan tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri PEKPPP Tahun 2026. Melalui kegiatan ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum diberikan penguatan mengenai tahapan pelaksanaan evaluasi, pemenuhan indikator penilaian, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sesuai arahan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menugaskan pegawai yang membidangi pelayanan publik untuk mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting. Sementara itu, kegiatan secara luring dipusatkan di Ruang Rapat Soewandi Lantai 6, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Jakarta, dan diikuti oleh perwakilan Unit Kerja Eselon I.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026, teknik penyusunan eviden pendukung, hingga strategi menghadapi proses evaluasi nasional. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana koordinasi dan penyamaan persepsi bagi seluruh unit kerja agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Melalui keikutsertaan dalam Kick Off Meeting ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan persiapan yang optimal, diharapkan pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kinerja sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima di lingkungan Kementerian Hukum.(*)

Artikel Rekomendasi