JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar Sosialisasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris pada Kamis (20/8/2026) di Aula Kanwil Kemenkum Jambi. Langkah cepat ini diambil demi memperkuat benteng kepatuhan Notaris dari ancaman tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga pendanaan terorisme.
Mewakili Kakanwil Kemenkum Jambi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti membeberkan strategi dan mitigasi risiko agar profesi Notaris tidak 'kecolongan' dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Menurutnya, penerapan PMPJ bukan sekadar urusan administrasi, melainkan tameng integritas pelayanan hukum.
"Notaris wajib membedah identitas, profil, sumber dana, hingga pola hubungan hukum pengguna jasa secara mendalam sebelum memproses dokumen," tegasnya.
Notaris wajib melakukan identifikasi transaksi abnormal serta memahami tujuan hubungan usaha guna memetakan tingkat risiko kejahatan keuangan dan memahami mekanisme resmi tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kemudian, bangun sinergi antar lembaga, menguatkan koordinasi erat antara Kemenkum, PPATK, dan organisasi profesi Notaris (INI) agar penegakan aturan berjalan aplikatif di lapangan," jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kabid AHU Fatriansyah, perwakilan Ditjen AHU Meisura Dwini Girsang, Ketua PPATK Bardixcon Tamba, Ketua Pengwil Notaris Jambi Firman Busri, serta puluhan Notaris se-Provinsi Jambi. Lewat sosialisasi ini, para Notaris diharapkan makin jeli, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan tugas jabatannya.(afm)
Rektor UBR Dr Filius Chandra Aklamasi Pimpin Gebu Minang Jambi 2026 - 2031
Kemnaker Verifikasi Mitra Penyelenggara MagangHub Batch 3B hingga 27 November
Ahli Hukum Pidana Dr. Rahman Soroti Batas Kewenangan Penyidik dalam Penyitaan di PN Sarolangun
Pengadaan Bahan Kimia Tak Sesuai SIUP Lolos di ULP, PH Sebut Mustazal Korban Kriminalisasi
Hubungan Keluarga Saksi & Terdakwa Terbongkar , JPU Siap Dalami Keterangan Rusdi Wahab
Kasus Perumda Tirta Mayang: Keterangan Saksi PT DHS Perkuat Mustazal Tak Terlibat
Ahli Hukum Pidana Dr. Rahman Soroti Batas Kewenangan Penyidik dalam Penyitaan di PN Sarolangun



