CPNS yang Lulus di Kemenhub Harus Registrasi Ulang, Berikut Persyaratannya

JAMBERITA.COM- Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sudah mengumumkan hasil akhir penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun (CPNS) 2018. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan CPNS Kemenhub 2018 harus melakukan registrasi ulang untuk kemudian melewati tahap pemberkasan menjadi CPNS. 

Hal tersebut berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor: K26-30/B3009/XII/18.01 tanggal 24 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Perhubungan Tahun 2018.

Untuk peserta CPNS Kemenhub tahun 2018 diharapkan melakukan registrasi ulang pada Sabtu, 29 Desember 2018, di lokasi yang sesuai dengan lokasi pelaksanaan SKB.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir, wajib melakukan pemberkasan dengan melengkapi dan membawa dokumen persyaratan sebagai berikut: 

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan di Jakarta yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam/ballpoint dan ditandatangani serta diberi meterai Rp 6.000, rangkap dua

2. Ijazah dan Transkip Nilai Asli Pendidikan Terakhir yang dilamar (dilampirkan fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, Diploma, Sarjana dan Magister yang dilegalisir, rangkap dua

3. Khusus bagi pelamar dengan kriteria formasi putra/putri Papua dan Papua Barat, wajib membawa fotokopi akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir serta surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang bersangkutan, rangkap dua

4. Khusus bagi pelamar dengan kriteria formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat dengan pujian (cumlaude), wajib membawa fotokopi legalisir Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi yang berlaku pada saat lulus studi. 

5. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam/ballpoint, ditandatangani dan diberi meterai Rp 6.000 dan ditempel pas foto 3x4 dengan latar belakang warna merah rangkap dua. 

6. Surat Pernyataan diketik, ditandatangani dengan tinta hitam/ballpoint dan diberi meterai Rp 6.000 rangkap dua

7. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengajukan Pindah/Mutasi diketik, ditandatangani dengan tinta hitam/ballpoint dan diberi meterai Rp 6.000 rangkap dua

8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang terbaru (bulan Desember 
2018) (asli dan satu lembar fotokopi dilegalisir). 

9. 
   Surat Keterangan sehat jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah, yang terbaru (bulan Desember 2018) dan harus ditandatangani oleh Dokter Pemerintah (asli dan 1 lembar fotokopi dilegalisir dari Dokter Pemeriksa). 
   
   10. Surat Keterangan sehat rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah, yang terbaru (bulan Desember 2018) dan harus ditandatangani oleh Dokter Pemerintah (asli dan 1 lembar fotokopi dilegalisir dari Dokter Pemeriksa). 
   
   11. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari Rumah Sakit Pemerintah, yang terbaru (bulan Desember 2018) dan harus ditandatangani oleh Dokter Pemerintah (asli dan 1 lembar fotokopi dilegalisir dari Dokter Pemeriksa). 
   
   12. Foto copy Sertifikat pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan oleh Jabatan, rangkap dua
   
   13. Pas foto 3 x 4 berlatarbelakang merah (5 lembar) dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto tersebut. 
   
   14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Foto copy Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP elektronik dari Dukcapil, rangkap 2
   
   15. Berkas kelengkapan dokumen rangkap dua dimasukkan ke dalam map: 
   

• Warna Biru untuk kualifikasi pendidikan D-IV, S-1 dan S-2
• Warna Hijau untuk kualifikasi pendidikan SLTA, D.II dan D III

Di luar map ditulis : 

• Nama
• Tempat dan Tanggal Lahir
• Jabatan yang dilamar
• Unit Kerja yang dilamar
• Pendidikan
• Nomor Telp/HP yang mudah dihubungi
• Alamat email

 Pelamar wajib datang ke lokasi pemberkasan yang telah ditentukan paling lambat satu jam sebelum kegiatan pemberkasan dimulai untuk diberikan pengarahan dan waktu pelaksanaan pemberkasan sesuai jadwal.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi