Guru Besar Unja ini Sebut Ekonomi Jambi Belum Ada Perubahan Tahun 2020, Ini Alasannya

JAMBERITA.COM - Memasuki usia ke-62 pada tahun 2019 Provinsi Jambi diprediksi hingga tahun 2020 mendatang khususnya di basis perekonomian belum ada perubahan signifikan.

Apalagi mengharapkan APBD yang nilainya hanya sekitar Rp 4 Triliun lebih.

Apalagi dengan adanya kasus dugaan suap pengesahan APBD Pemprov Jambi yang melibatkan  anggota kepala daerah dan DPRD.

Akademisi sekaligus mitra Bappenas Pada Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Provinsi Jambi Prof Dr Johanes Simatupang SE MSi  mengaku sangat prihatin.

"Kalau kita menunggu PAD yang dibuat ribut oleh anggota dewan setiap tahun anggaran pakai uang ketok segala macam, kacau kita, miris," ungkapnya saat ditemui awak media disalah satu Gedung Magister Managemen UNJA Telanai, Jum'at (4/1/2019).

Untuk itu Johanes memprediksi basis perekonomian di Provinsi Jambi pada tahun 2020 mendatang, apabila masih didasarkan kepada komuditi sawit dan karet itu akan terpuruk di level masyarakat.

"Sawit, itu hanya bisa menerima harga yang pantas apabila petani punya sertifikat. Contoh sekarang harga sawit sudah mulai membaik sudah Rp 1.200,an tapi itu di level pabrik, di petani tidak berani yang ada seharga Rp 700, karena tidak memiliki sertifikat," terangnya.

Dia menekankan, provinsi Jambi di usia yang sudah cukup dewasa ini, jika pendekatan Pemerintah masih di komoditi sawit dan karet.

Menurut Profesor ini tidak akan ada yang bisa diharapkan suatu perubahan dari provinsi Jambi.

"Kecuali, kita bisa ikut kedalam percaturan kekinian daripada pembangunan, seperti misalnya Palembang berani menyelenggarakan Asian Games," ungkapnya.

Karena kalau hanya berharap dari PAD Provinsi jambi hanya hampir Rp 4 triliun dan semua ada disitu, termasuk gaji-gaji para pegawai dan segala macam, sehingga dikatakan, kalau masalah perencanaan dia lebih memilih berbasis pasar.

"Nah untuk sampai ke perencanaan berbasis pasar, inilah peran daripada Pemerintah untuk memberikan pilihan kepada masyarakat, pilihan apa? pilihan berinvestasi," katanya.

Masyarakat harus bisa meninggalkan jebakan-jebakan komoditi yang tidak ada nilai tambahnya.

Melainkan harus lari dari sektor jasa yang melibatkan masyarakat secara umum. Jadi, kata Johanes, dirinya memprediksi tahun 2020 kalau saja Provinsi Jambi hanya berbasis kepada dana yang dimiliki.

Terlebih hilirisasi yang dimaksudkan sebagai suatu pendorong industri yang akan masuk ke Jambi, jangan lupa dengan daerah tetangga.

"Jangan lupa, kita punya tetangga kita Palembang yang punya insfratruktur yang sudah memadai. Artinya Pemerintah Provinsi Jambi harus berinovasi dalam hal membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat, jadi lebih kenilai tambah, Pemerintah jangan terlalu lah soal hilirisasi," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi