Suhu Politik Tanjabbar Memanas, Muklis Sebut Tolak Fee Proyek

JAMBERITA.COM - Suhu politik jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bakal dihelat pada September 2020 mendatang mulai memanas.

Sejak sepekan terakhir tensi politik tinggi. Bukan hanya mulai berani mendeklarasikan masing-masing bakal calon pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Tanjabbar 2020 nanti.

Namun secara perlahan bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang akan maju digelanggang politik pilkada 2020 mulai berani menyerang lawan politiknya.

H Muklis yang digadang-gadang jadi salah satu bakal calon Bupati Tanjabbar, bahkan secara blak-blakan menyatakan tidak akan meminta fee proyek kepada pihak rekanan.

Sikap tegas ini ditunjukkan melalui akun H Mukhlis Centre jika diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tidak akan meminta fee proyek, dan akan mengembalikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi perangkat daerah (OPD) dan tidak ada istilah satu pintu.

Pernyataan politik ini ramai menarik perhatian publik dan netizen. Beberapa pihak meragukan komitmen tersebut.

Menanggapi keraguan publik,  H Muklis mengatakan tidak perlu berpolemik terhadap komitmen fee. Menurut mantan Sekda Tanjabbar itu, hal ini lebih kepada masalah keyakinan dirinya memahami dan menjalankan perintah Tuhan kepada umatnya dalam bentuk komitmen menghindari perbuatan yang diharamkan.

"Kalau saya menyatakan tidak meminta fee dalam bentuk apapun, itu perintah Allah dan tidak perlu didebat,” kata H Muklis yang saat ini menjabat sebagai Direktur Sarana dan Prasarana Kementerian Desa kepada Jamberita.com, Rabu (28/8/2019).

”Jika larangan larangan Allah kita langgar maka akan ada hijab yang memisahkan saya dengan Allah. Dan kalau sudah ada hijab bagaimana bisa memimpin daerah ini tanpa Ridho dan Rahmat dari Allah SWT. Kita ingin memimpin tanjabbar ini dalam ke ridoan Allah," imbuhnya.

Selama menjabat Sekda Tanjabbar, H Muklis dikenal sebagai sosok yang ramah dan punya kepedulian tinggi terhadap kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan olahraga. Bahkan pernah dipercaya menjadi Manajer Klub sepakbola Persisko Tanjabbar.

"Awalnya saya sempat heran juga dengan karakter pak H Muklis. Saat masih menjabat sebagai Sekda dia selalu menolak jika diberi uang honor kegiatan berasal dari dinas lain. Padahal jumlahnya lumayan besar sampai puluhan juta. Alasan dia itu bukan hak nya. Padahal waktu itu beliau kan Sekda. Ya ngerti sendirilah jabatan sekda kan ada perannya dalam soal teken meneken," ungkap salah satu ASN yang bekerja di lingkup Pemkab Tanjabbar.

"Jadi saya tidak heran lagi lah kalau pak Muklis punya komitmen menolak fee proyek itu," pungkasnya. (Henky)

Artikel Rekomendasi