Ribut-ribut Soal Musdalub, Berebut Tahta Golkar Jambi Jelang Pilgub

JAMBERITA.COM- Rapat Pleno terbatas yang dilakukan DPD Golkar Jambi pada Senin (16/9/2019) diwarnai perdebatan hangat soal agenda musyawarah daerah luar biasa (Musdalub). Dua opsi terkait musdalub dilakukan segera atau dilakukan setelah Munas menjadi pemantik suara dua kubu di tubuh Golkar Jambi.

Sinyal ini makin menunjukkan agenda perebutan tahta Golkar Jambi makin kuat. Apalagi menjelang pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020 mendatang. Seperti diketahui ada 3 bintang Golkar yang menguak untuk maju.

Mereka ada Ketua Bidang organisasi Partai Golkar Jambi Cek Endra yang juga Bupati Sarolangun. Ada juga Syarif Fasha yang merupakan Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Jambi yang juga Walikota Jambi. Lalu ada Ketua Harian Golkar Merangin Al Haris yang juga Bupati Merangin.

Isu Musdalub yang sudah digulirkan di Musdalub karena hingga wafatnya Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi Zoerman Manap masih dipegang Plt dari DPP yakni Taufik Hidayat. Namun ada juga opsi agar tetap dipertahankan hingga selesainya munas.

Sementara beberapa daerah juga dipegang Plt yakni Sungaipenuh dan Merangin. Ditambahkan lagi hasil evaluasi tim terkait hasil Pileg dan Pilpres mengemuka dan mewacanakan Plt pada beberapa DPD yang dianggap gagal dalam pemilu lalu.

Tentu saja, pilihan ini semuanya mengarah pada kepentingan perebutan tahta Golkar Jambi. Siapa yang sukses menahkodai Golkar Jambi, maka berpeluang diusung di Pilgub Jambi.

Ketua Harian DPD I Golkar Provinsi Jambi, Sy Fasha yang juga ikut dalam rapat tersebut mengatakan, memang ada usulan untuk melaksanakan Musda dipercepat. Akan tetapi menurutnya, alangkah baiknya musda yang dilaksanakan ini adalah DPD II yang tidak ada ketua. "DPD II yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu. Kalaupun nanti ditunjuk Plt, seyogyanya mereka melaksanakan musda," katanya usai rapat, Senin (16/9/2019).

Ia menyebutkan, hal ini berubah karena opini yang digiring ke musda provinsi. Kalau diibaratkan kejadian ini sama dengan bahasa lahir yang mana dulu, ayam atau telur. "Tetapi untuk hal yang ini tergantung DPP apakah dipercepat musdanya atau tidak. Karena menurutnya yang lebih penting adalah DPD II. Karena basis ada di mereka," sebut Walikota Jambi ini.

"Kita lihat saja hasilnya nanti, karena masalah ini akan dikonsultasikan ke pusat terkait kejadian ini. Apakah akan dilakukan Musda atau tidak," sambungnya.

Mengenai isu Ketua DPD II Muaro Jambi dan Bungo yang akan diganti, itu sebenarnya tidak tepat. Karena Hasil Pileg tidak bisa selalu menjadi satu-satunya indikator untuk melakukan evaluasi Ketua DPD. Karena ketua ini juga sulit untuk menentukan gerakan dibawah, apalagi terhadap ketua kecamatan yang ikut. "Hal ini sangat tidak bijak. Malahan, mereka harus diperkuat dan dilihat dimana kekurangannya," ujarnya.

"Memang ada wacana seperti itu dari tim evaluasi, tetapi seperti yang terlihat belum ada arah kesana. Lihat saja nanti bagaimana skenario yang akan bergulir, " tukasnya.

Joni Ismed selaku Wakil Ketua di DPD I Golkar Provinsi Jambi yang paling bersuara tidak setuju dengan hasil tim evaluasi dan juga masalah musda. Karena menurutnya evaluasi yang dilakukan itu tidak melibatkan pengurus harian.

"Partai ini kolektif kolegial dan juga ada mekanisme. Walaupun DPP membuat SK pengarahan, seharusnya bijaksana dalam mengatur tim tersebut. Untuk efektivitas dan proporsional seharusnya dibuat 2 hal, bagian barat dan bagian timur," katanya, Senin (16/9/2019).

Ia mengatakan, selain tim evaluasi, juga ada permintaan masalah Musda dipercepat. Pihaknya tidak setuju karena amanah Plt itu sampai akhir jabatan. Pihaknya tidak masalahkan musda asalkan sudah selesai munas. "Agar semuanya bisa berjalan secara kesinambungan. Bisa saja dipercepat asalkan ada gejolak yang terjadi. Ditambah lagi memang waktunya yang tinggal sedikit," sebut Anggota DPRD Kota Jambi ini.

Hal ini terlihat memaksakan seseorang maju dan juga ada kepentingan dari yang terjadi saat ini. Dirinya sebut sudah tahu bakalan terjadi seperti ini, jangan lagi membuah hal seperti itu. "Harus arif, ini terlihat ribut karena ada kemungkinan seperti itu. Makanya kita menentang keras," sebut mantan aktivis ini.

Belum lagi masalah akan Plt kan DPD II Muaro Jambi dan Bungo, hal ini sangat salah karena pengurus yang ada sudah defenitif. Kalaupun umpama memang jabatan itu kosong bolehlah diganti. "Inikan jabatan tersebut tidak kosong. Bolehlah dilakukan didaerah lain, tetapi jangan di Jambi. Karena Golkar bukan milik pribadi ataupun kelompok tertentu, tetapi milik kita semua," ujarnya.

Apakah masalah musda ini karena beririsan dengan Pilgub? Joni menyatakan tidak ada yang seperti itu, karena juga akan ada mekanisme yang akan dilakukan oleh DPP. Pastinya DPP akan mendukung calon yang memang layak untuk diusung. "Tidak mungkin partai akan mendukung yang tidak punya nilai jual. Jika itu terjadi maka patut untuk dilawan," tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi A Rahman mengatakan evaluasi itu penting agar ada punishmennt dan reward bagi DPD. Karena itu, sanya saat pemilu, maka hasil pemilu helas menjadi indikator untuk melakukan evaluasi.

Soal agenda musdalub, Rahman menilai seharusnya kalau ada agenda Musdlaub maka yang lebih dahulu Musdalub adalah Provinsi.

"Mana mungkin DPD II yang plt dimusdalubkan, sementara Provinsi masih plt. Akan lucu kalo plt ketua malah mengesahkan Ketua DPD II defenitif," katanya.

Sementara itu, Plt Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Taufik Hidayat, menyebutkan bahwa dirinya selaku Ketua Bidang Organisasi DPP sebenarnya sangat mendorong adanya Musda. Karena mengingat ada 6 daerah yang saat ini masih dipegang oleh Plt. Jika memang terus, ini mengganggu psikologi organisasi kepartaian.

"Jika Jambi siap musda, ya kita dorong. Jika tidak, tinggal kita lihat bagaimana intruksi DPP. Kita dipercaya oleh kader itu Alhamdulillah, tapi lihat nanti bagaimana keputusannya," katanya. (am)

Artikel Rekomendasi