UNH Jambi Dorong Idealisme Anti Korupsi, Pujiantikor Segera Dilaunching

JAMBERITA.COM - Pasca dilounching Loggo baru Universitas Nurdin Hamzah (UNH) Provinsi Jambi, kini pihak kampus tersebut berinisiatif akan meluncurkan Pusat Kajian Integritas dan Anti Korupsi (Pujiantikor). 

Wakil Dekan Fisipol UNH Jambi sekaligus inisiator Pujiantikor UNH Syafrial SH M.Sc mengatakan, rencana berita tersebut segera mereka lakukan sekaligus akan menggandeng pihak-pihak yang terkait untuk melakukan MoU. 

"InsyaAllah akan kita lounching akhir Maret ini, kalau tidak awal April mendatang," ujarnya saat dijumpai jamberita.com di lantai III Gedung Filkom, Selasa (9/3/2021).

Menurut Syafrial, program ini termotivasi karena gerakan antikorupsi di daerah termasuk di Provinsi Jambi cukup rendah. Jadi, kemudian pusat kajian ini akan bersifat mitra kepada para lembaga-lembaga yang terkait. 

"Kalau saya bilang masih sangat lemah, sementara di daerah lain mereka saling mengejar dan sukarelawan sudah banyak soal kajian tentang anti korupsi," terangnya. 

Selain itu juga kata Syafrial, pada sebenarnya program antikorupsi ini sudah ada sejak lama dan di dorong oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, agar adanya idealisme bagi para mahasiswa / i akan menyadari kejahatan korupsi sejak sekarang. 

"Kemendikbud juga mendorong ini harus ada pelajaran atau mata kulaih antikorupsi dan itu bisa dikembangkan seperti kajian-kajian yang kita rencanakan ini," tuturnya. 

Pentingnya kesadaran dalam melawan Korupsi, karena kata-kata kejahatan korupsi itu ibarat virus yang harus dibasmi sejak sekarang terlebih dahulu terhadap para mahasisa / i yang nantinya sebagai penerus para pemimpin. 

"Ini juga salah pemicu untuk mahasiswa menolak korupi, korupsi ini tidak nampak di masyarakat karena tidak tahu, setelah penangkapan kan kita baru tahu, karena ini seperti virus dan merajalela, nah masyarakat harus sadar tentang ini," tegasnya. 

"InsyaAllah setelah kita lauching kita akan melakukan MoU ke pihak yang terkait, seperti kejaksaan, serta KPK, kita mungkin lebih belakangan ke penyuluhan," pungkasnya. (Afm)

Artikel Rekomendasi