JAMBERITA.COM- Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menyampaikan sikapnya terkait jadwal Pilkada yang masih digodok Pemerintah dan DPR RI.
Ketua partai berbasis islah ini lebih condong Pemilihan Umum (Pemilu) digelar pada Februari 2024, sesuai usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini berbeda dengan usulan pemerintah yang menghendaki agar Pemilu digelar pada Mei 2024.
Menurutnya, jika Pemilu digelar Februari maka masih memungkinkan Pilkada dilaksanakan di akhir tahun. Apalagi masih ada waktu 2 tahun untuk mempersiapkan Pilkada agar bisa berjalan maksimal.
"Memang saat ini masih tarik ulur jadwal Pemilu. Jika digelar Februari maka masih sangat mungkin Pilkada dilakukan di akhir tahun 2024, termasuk soal proses penganggaran," katanya Ahmad Syaikhu saat berkunjung ke DPW PKS Provinsi Jambi, Sabtu (30/10).
Ahmad Syaikhu berharap agar proses pembahasan jadwal Pemilu dan Pilkada serentak bisa selesai dalam waktu dekat ini. Menurutnya perlu political will dari pemangku kepentingan untuk menyelesaikan polemik ini.
Sebelumnya anggota DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali Sera juga menyarankan agar pemerintah ikut dengan usulan KPU. "Niat pemerintah baik, biar tidak terlalu lama waktu jeda antara presiden terpilih dan waktu pelantikannya. Tapi sebaiknya pemerintah ikut KPU karena simulasi yang dilakukan sudah matang," katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah berhati-hati dengan jadwal Pemilu. Alasannya dari berbagai simulasi yang dibuat pemerintah, ada kekurangan dalam memperhitungkan tahapan, mulai dari verifikasi parpol, pendaftaran paslon perseorangan di Pilkada hingga verifikasinya.
"KPU sendiri mengusulkan Februari sudah menyatakan berat. Sehingga apabila pelaksaan di Februari akan memberikan kelapangan waktu persiapan bagi KPU," pungkasnya.(*/sm)
Presiden PKS Sambangi Jambi Genjot Kader Siapkan Pemilu 2024 Target 1 Kursi DPR RI
Baru Dua Tahun, Partai Gelora Sudah Miliki 10.550 Kader di Provinsi Jambi
Dongkrak Kualitas Pemilu, Pimpinan Bawaslu RI Ajak Masyarakat Terlibat Awasi Pemilu
Bawaslu Gelar Bedah Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran, Minta Kampus Suarakan Revisi UU
Tiga Pejabat Eselon III Resmi Dilantik, Kejati Jambi Perkuat Struktur Organisasi

