Karang Taruna Provinsi Jambi Genjot Penguatan Lembaga, Kawal Program Bansos di 2022



Senin, 20 Desember 2021 - 19:01:01 WIB



Foto bersama HBA setelah Rakerda Karang Taruna Provinsi Jambi di Shang Ratu, Kota Jambi, Senin (20/12/2021).
Foto bersama HBA setelah Rakerda Karang Taruna Provinsi Jambi di Shang Ratu, Kota Jambi, Senin (20/12/2021).

JAMBERITA.COM - Karang Taruna Provinsi Jambi menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dalam rangkaian kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna.

Dikatakan Ketua Karang Taruna Provinsi Jambi Navid, bahwa kegiatan telah dilaksanakan sejak (19/12), dimulai dari pemberian Bantuan sosial (Bansos), Kursi Roda dan kegiatan bakti sosial lainnya.

"Acara dihadiri juga dibuka langsung oleh Kepala Dinsosdukcapil Arief Munandar, dan hari ini Rakerda kabupaten kota se Provinsi Jambi yang tidak hadir hanya dari Tanjabtim," ujarnya, Senin (20/12/2021).

Navid menjelaskan, dalam Rakerda tentu pihaknya membahas terkait persoalan- persoalan dari kab/kota se Provinsi Jambi, sampai dengan ke tingkat kecamatan hingga ke tingkat desa untuk dilakukan pendataan.

"Paling prioritas pendataan, jadi 2022 pendataan karang taruna se Provinsi clear agar menunjang semua kegiatan baik di bidang sosial, ekonomi maupun kelompok kelompok usaha," tuturnya.

Setelah penguatan lembaga, maka kata Navid, pihak Dinsosdukcapil Provinsi Jambi juga tidak menutup diri akan keberadaan Karang Taruna untuk turut mengawal setiap program-program sosial yang sudah diberikan pemerintah untuk penerima manfaat khususnya.

"Jadi tenaga tenaga sosial yang di kabupaten kota, didata ulang, kalau tidak aktif maka diaktifkan dan yang kosong itu diisi lagi, nanti nya akan di SK kan oleh Kadinsos," jelasnya.

Navid menirukan pesan dari Kadis Disdukcapil Arief Munandar. "Mari kita data se PROV Jambi, mari kita hidup kan kembali dari tumbuh berkembang dengan penguatan lembaga sehingga bantu tenaga tenaga sosial di desa," tambahnya.

Apabila program PKH yang disalurkan tidak sesuai seperti misalnya, jika ada nya PNS atau keluarga yang tergolong mampu tetapi malah mendapatkan bantuan itu agar dilaporkan ke Dinsosdukcapil.

"Karana PKH itu program nasional dan didampingi tenaga sosial dan karang taruna diminta untuk mengawal daripada kegiatan tersebut," tuturnya.

Navid juga mengatakan bahwa dalam Rakerda juga dihadiri oleh Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus (HBA) sebagai mitra sekaligus jadi pemateri."Intinya beliau siap membantu daripada kegiatan kegiatan karang taruna," katanya.

HBA meminta agar keberadaan karang taruna lebih eksis lagi dalam membantu, baik anak anak terlantar, anak jalanan dan pengemis lainnya, ketika didapati maka segera diantarkan ke Dinas terkait atau tempat pembinaan yang sudah dipersiapkan oleh negara.

"Pada dasarnya beliau sudah membantu misalnya kegiatan kegiatan usaha dibeberapa titik di kabupaten kota, melalui APBN," jelasnya.(afm)





Artikel Rekomendasi