Ironi MCP KPK Batang Hari: Terbaik di Penganggaran, Terbawah dalam Optimalisasi Penerimaan

JAMBERITA.COM - Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2025 Kabupaten Batang Hari ibarat dua sisi mata uang. Setelah sukses mengungguli 11 daerah lain di Jambi pada area penganggaran. Pemkab Batang Hari justru harus menelan pil pahit dengan terjerembap di posisi juru kunci pada area Optimalisasi Penerimaan Daerah.

Masih berdasarkan surat atensi KPK, Batang Hari menduduki peringkat ke-12 atau posisi terakhir dengan total capaian hanya 79,55%. Angka ini terpaut jauh dari Kabupaten Bungo yang memimpin di posisi pertama dengan skor nyaris sempurna, yakni 97,66%.

Merosotnya peringkat Batang Hari di sektor pendapatan ini dipicu oleh rendahnya skor pada beberapa indikator krusial dalam pencegahan kebocoran pajak dan retribusi daerah, menjadi titik terendah dengan skor hanya 61,00 (Akuntabilitas).

Kemudian terkait transparansi, Berada di angka 77,68. Sedangkan regulasi dan kebijakan, Satu-satunya poin maksimal yang diraih adalah skor 100 pada aspek regulasi. Rendahnya skor akuntabilitas ini mengindikasikan adanya celah besar dalam pengawasan dan pertanggungjawaban pemungutan pendapatan di lapangan.

Dalam dokumen tersebut, KPK memberikan catatan khusus mengenai penyebab rendahnya optimalisasi penerimaan di daerah, termasuk Batang Hari. Salah satu masalah utamanya adalah pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik dan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum optimal.

Beberapa faktor yang disorot antara lain:

Data Tidak Sinkron: Belum sinkronnya data pembayaran dengan pihak PLN.

Lemahnya Penagihan: Belum kuatnya dasar hukum dan prosedur penagihan, yang membuka ruang negosiasi informal antara petugas dan wajib pajak.

Risiko Penyelewengan: Pengendalian setoran yang lemah meningkatkan risiko uang pajak tidak masuk sepenuhnya ke kas daerah atau guna pembangunan.

Dari itu, KPK menekankan agar setiap Pemda termasuk Batang Hari, segera melakukan digitalisasi sistem pembayaran secara non-tunai dan melakukan rekonsiliasi data secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan setiap rupiah yang dipungut dari masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah guna pembangunan.

Kesenjangan mencolok antara kemahiran menyusun anggaran (peringkat 1) dan kelemahan dalam mengumpulkan pendapatan (peringkat 12) ini menjadi tantangan besar bagi Pemkab Batang Hari untuk segera dibenahi di sisa tahun berjalan.(afm)

Artikel Rekomendasi