FOMO Tan Malaka dan Desukarnoisasi di Era Media Sosial

Oleh: Ados Aleksander Sianturi, S.Pd*

 

Sejarah Indonesia hari ini sedang menghadapi ironi yang unik. Di satu sisi, generasi muda semakin antusias mempelajari tokoh-tokoh bangsa melalui media sosial. Di sisi lain, proses pembelajaran itu sering kali berlangsung secara instan, sepotong-sepotong, dan kehilangan konteks sejarahnya.

Akibatnya, yang muncul bukan kesadaran historis, melainkan fenomena fear of missing out (FOMO) terhadap tokoh tertentu dan penghakiman simplistis terhadap tokoh lainnya.

Dewasa ini, fenomena tersebut terlihat jelas dalam meningkatnya arus minat anak muda terhadap sosok Tan Malaka, terutama setelah hadirnya berbagai konten digital dan komunitas seperti Malaka Project yang memperkenalkan kembali sosok Tan Malaka kepada publik.

Akan tetapi, di tengah derasnya arus tersebut, muncul kecenderungan lain yang sama kuatnya, yakni mendiskreditkan Bung Karno melalui narasi-narasi populer di media sosial.

Bung Karno direduksi hanya menjadi tiga stigma yakni tukang kawin, penyebab hiperinflasi 1963-1966, dan bahkan mandor romusha. Tiga label ini beredar luas dalam bentuk potongan video, meme, dan unggahan pendek sensasional yang mudah dikonsumsi pengguna media sosial khususnya generasi muda. Padahal jelas. Persoalan sejarah tidak sesederhana algoritma media sosial.

Desukarnoisasi dalam Wajah Baru

Adapun istilah desukarnoisasi selama ini identik dengan kebijakan politik pasca-1965 (Era Orde Baru) yang secara sistematis berusaha mengurangi pengaruh pemikiran dan warisan politik Bung Karno. Era Orde Baru dibawah komando Soeharto berhasil membangun narasi bahwa Indonesia diselamatkan dari kekacauan ekonomi dan politik yang ditinggalkan oleh Soekarno.

Sejarah kemudian dicatat dengan penekanan yang kuat terhadap kegagalan-kegagalan era Demokrasi Terpimpin, politik Nasakom yang memunculkan pemberontakan Gestok, Kolaborator Jepang, hingga pembelokan sejarah Pancasila.

Sementara kontribusi Bung Karno dalam pembentukan identitas kebangsaan, perjuangan anti-kolonialisme, ide-ide dan gagasan revolusioner, hingga diplomasi internasional sering kali ditempatkan di pinggir kesadaran publik.

Hal tersebut konsisten dilakukan orde baru melalui kurikulum sekolah, pengedaran buku-buku sejarah yang sudah "steril, pemutaran film propaganda, bahkan pembumihangusan buku-buku Bung Karno.

Yang menarik, desukarnoisasi hari ini tidak lagi hadir melalui instrumen negara, melainkan melalui media sosial. Mekanismenya lebih halus, lebih masif, dan sering kali lebih efektif.

Algoritma media sosial menyukai hal-hal yang sensasional. Narasi "Soekarno mempunyai banyak istri" lebih mudah viral dibandingkan pembahasan mengenai Marhaenisme sebagai "Ibu Kandung" dari Pancasila yang menjadi pandangan hidup rakyat Indonesia.

Tuduhan "Soekarno menyebabkan hiperinflasi" lebih mudah dipahami dibandingkan penjelasan tentang kompleksitas ekonomi pasca kolonial, pembiayaan revolusi, beban konflik regional, serta tekanan geopolitik akibat Perang Dingin.

Demikian pula tuduhan bahwa Soekarno adalah "mandor romusha" pada awal Tahun 1944. Faktanya, selama pendudukan Jepang, hampir seluruh elit nasionalis Indonesia berada dalam posisi yang amat dilematis.

Mereka bergerak dalam ruang yang sempit antara bekerja sama secara taktis dengan Jepang dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Meskipun demikian, Bung Karno dalam otobiografinya "Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat" karya Cindy Adams (1965) tetap mengakui bahwa keterlibatannya dalam Romusha merupakan penyesalan terbesar dalam hidupnya.

Melalui buku itu, Soekarno mengakui hatinya remuk jika mengingat tentang romusha. Bung Karno menangis dalam hati karena sebetulnya dia-lah yang yang ditugasi Jepang untuk mendata dan ‘merayu’ rakyatnya memasuki ranah kerja paksa yang mengerikan itu.

Bung Karno pun mengetahui jika para romusha yang dikirim ke Burma, hampir 99 persen meninggal. Ada yang meninggal kelaparan, meninggal disiksa, meninggal dipenggal kepalanya, meninggal di dalam gerbong kereta tertutup yang berisi ribuan romusha. Mereka dipaksa bekerja hingga tinggal kulit pembalut tulang.

Sulit bagi Bung Karno yang anti fasis dan yang getol dengan politik non-kooperatif untuk memutuskan terjun dan mengambil langkah tersebut. Akan tetapi menurut Bung Karno, jalan menuju kematian itu harus ditempuh karena rakyat Indonesia belum sepenuhnya mampu melakukan perlawanan revolusioner

Dan pada momentum yang sama rakyat Indonesia dapat mengkonsolidasikan kekuatan menuju kemerdekaan.

Oleh karena itu, menempatkan Bung Karno semata-mata sebagai mandor romusha merupakan penyederhanaan sejarah yang mengabaikan konteks pendudukan militer Jepang dan strategi politik para nasionalis pada masa itu.

Sejarah memang harus kritis terhadap Bung Karno, tetapi kritik yang sehat tidak identik dengan reduksi dan penghapusan konteks.

FOMO Tan Malaka dan Romantisme Tokoh yang Terlupakan

Di saat yang bersamaan, Tan Malaka justru mengalami kebangkitan popularitas. Generasi muda menemukan sosok yang dianggap "berbeda", "radikal", "intelektual", dan "dikhianati sejarah".

Judul buku-bukunya seperti "Madilog" kembali populer, kutipan-kutipannya seperti soal idealisme dan logika mistika memenuhi media sosial, dan namanya menjadi simbol perlawanan intelektual dan idola baru generasi muda.

Fenomena ini tentu positif. Selama puluhan tahun, pemikiran Tan Malaka memang kurang memperoleh ruang yang memadai dalam historiografi Indonesia.

Ia adalah tokoh revolusioner yang sejak awal telah menggagas konsep Republik Indonesia melalui bukunya Naar de Republiek Indonesia. Bahkan Mohammad Yamin menjulukinya sebagai "Bapak Republik Indonesia".

Namun, persoalan muncul ketika apresiasi terhadap Tan Malaka berkembang menjadi FOMO historis. Tan Malaka diposisikan sebagai antitesis Bung Karno. Seolah-olah untuk mengagumi Tan Malaka, seseorang harus terlebih dahulu membenci Soekarno.

Padahal dalam perjalanan sejarah, hubungan antara keduanya jauh lebih kompleks dan justru dipenuhi rasa hormat.

Bung Karno Kagum Pada Tan Malaka

Hemat penulis, Bung Karno adalah salah satu tokoh yang sangat mengagumi pemikiran politik Tan Malaka sehingga membuatnya selalu merasa penasaran akan sosoknya. Kekaguman itu membuat Bung Karno ‘melahap’ buku-buku tulisan Tan Malaka.

Sebut saja buku ‘Naar de Republiek Indonesia’ (Menuju Republik Indonesia) yang ditulis Tan Malaka di tempat persembunyiannya di Canton, Tiongkok tahun 1925. Kemudian buku ‘Aksi Massa’ yang ditulis Tan Malaka tahun 1926.

Buku pertama berukuran kecil dan tipis itu banyak menginspirasi Bung Karno dalam mengatur irama pergerakannya melawan kolonial Belanda.

Pada Juni 1943, Bung Karno sebetulnya sudah pernah bertemu Tan Malaka di wilayah Bayah, Banten. Namun ia tak tahu kalau laki-laki yang mengaku bernama Ilyas Hussein dan sempat berdebat keras dengannya itu adalah Tan Malaka.

Dalam autobiografinya ‘Dari Penjara ke Penjara’, Tan yang tetap dalam penyamarannya mengaku senang bisa bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Hingga suatu hari di bulan September 1945, Bung Karno mendengar kabar Tan sedang berada di Jakarta.

Bung Karno lantas menugasi sekertaris pribadinya, Sajoeti Melik untuk mencari tahu keberadaan Tan dan mengatur pertemuan dengannya,” demikian yang tertulis dalam buku “Soekarno Poenja Tjerita, Yang Unik dan Tak Terungkap Dari Sejarah Soekarno" (2016).

Melalui Ahmad Soebardjo, kabar keberadaan Tan Malaka di Jakarta dapat dipastikan kebenarannya. Hanya kepada Soebardjo yang merupakan teman sekolah di Belanda, Tan Malaka bersedia membuka identitasnya.

Singkat cerita, mereka pun bertemu.  Harry A. Poeze dalam “Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia (2018)’ menyebut pertemuan antara Bung Karno dengan Tan Malaka yang dilakukan secara diam-diam tersebut  berlangsung pada 9 September 1945 di rumah dokter Soeharto Sastrosoeyoso, dokter pribadi Bung Karno yang bertempat tinggal di Jalan Kramat Raya No.82 Jakarta.

Bagi Bung Karno, pertemuan itu sangat bermakna. Karenanya, saat berhadap-hadapan langsung, Bung Karno memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan sejumlah pemikiran Tan Malaka, terutama isi dari buku ‘Aksi Massa’.

Semua pertanyaan dijawab Tan dengan lugas. Dalam percakapan itu Tan Malaka banyak menjelaskan soal strategi dan prospek revolusi Indonesia. Tan memberi saran tiga hal yang itu membuat Bung Karno semakin mengagumi pemikiran pendiri Partai Murba tersebut.

Pertama, pemerintahan RI hendaknya dipindahkan ke pedalaman. Kedua, orang-orang Belanda dan Inggris yang ada di Indonesia segera dipulangkan, dan ketiga menjadikan Jakarta sebagai medan pertempuran melawan pasukan Sekutu yang telah memenangkan Perang Dunia II.

Bung Karno sempat mempersoalkan alasan usulan Jakarta menjadi medan pertempuran. Sebab sebelumnya ia banyak menerima saran yang isinya justru Jakarta hendaknya disterilkan dari pertempuran.

Alhasil, Bung Karno mendapat penjelasan yang membuatnya semakin kagum dengan pemikiran Tan Malaka.

Sangkin terpesonanya, Bung Karno bahkan membuat satu testamen politik sekitar Oktober 1945 yang menyatakan bahwa apabila dirinya dan Mohammad Hatta tidak lagi mampu memimpin perjuangan, maka kepemimpinan revolusi dapat diserahkan kepada Tan Malaka yang disebutnya sebagai "seorang yang telah mahir dalam gerakan revolusioner".

 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan betapa tinggi penghargaan Bung Karno terhadap Tan Malaka.

Sebaliknya, Tan Malaka sendiri menganggap kepercayaan itu sebagai bentuk penghormatan dan bukti adanya "ikatan jiwa dan paham" antara dirinya dengan Bung Karno, meskipun keduanya sering berbeda pandangan politik.

Mereka memang berdebat mengenai strategi revolusi. Tan Malaka cenderung menolak kompromi dengan kekuatan kolonial dan menginginkan revolusi yang lebih radikal.

Sementara Bung Karno lebih realistis dalam membaca konfigurasi kekuatan politik dan internasional. Namun perbedaan strategi tidak pernah menghapus saling penghormatan intelektual di antara keduanya.

Tan Malaka Dibunuh

Ironisnya, tokoh yang begitu dihormati Bung Karno justru meninggal secara tragis. Tanpa pengadilan, Tan Malaka tewas ditembak oleh tentara Republik Indonesia pada 21 Februari 1949 di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, setelah disebut terlibat dalam Peristiwa Madiun 1948.

Hemat penulis, eksekusi tak terelakkan tersebut terjadi di tengah situasi perang dan konflik politik yang sangat kompleks setelah Agresi Militer Belanda II.

Untuk menghormati jasa Tan Malaka yang begitu besar, pada 23 Maret 1963, Sukarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1963. Usulannya datang dari Partai Murba yang didirikan Tan Malaka tahun 1948, dalam peringatan ke-16 menghilangnya Tan Malaka pada Februari 1963.

Bung Karno juga mengakui bahwa Tan Malaka adalah salah satu guru politiknya yang memberinya banyak inspirasi dan pengaruh.

Kematian Tan Malaka kemudian menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah republik. Ia dibunuh bukan oleh Belanda, melainkan oleh sesama anak bangsa di tengah kekacauan revolusi.

Namun tragedi itu tidak dapat dijadikan dasar untuk membenturkan Tan Malaka dengan Bung Karno secara hitam-putih. Hubungan keduanya tidak dibangun di atas kebencian personal, melainkan di atas persamaan cita-cita mengenai kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

FOMO Tan Malaka dan Reduksi Peran Bung Karno

Fenomena FOMO Tan Malaka dan desukarnoisasi di era media sosial sesungguhnya memperlihatkan satu masalah mendasar yaitu generasi sekarang sering kali mengenal sejarah melalui potongan-potongan algoritma dan tidak melakukan verifikasi dan pendalaman melalui buku-buku dan sumber sejarah otentik lainnya.

Padahal, sejarah Indonesia tidak dibangun oleh tokoh-tokoh yang sempurna. Bung Karno mempunyai kelemahan dan melakukan berbagai kesalahan politik. Tan Malaka juga bukan manusia tanpa cela. Akan tetapi, keduanya adalah tokoh besar yang mengorbankan hidupnya untuk cita-cita Indonesia merdeka.

Karena itu, mengagumi Tan Malaka tidak mengharuskan seseorang membenci Bung Karno. Sebaliknya, menghormati Bung Karno tidak menuntut pengabaian terhadap pemikiran Tan Malaka.

Sejarah justru menunjukkan bahwa Bung Karno sendiri mengagumi Tan Malaka. Ia mempercayainya sebagai sosok revolusioner yang mampu melanjutkan perjuangan republik apabila dirinya tidak lagi sanggup memimpin. Fakta ini semestinya menjadi pelajaran penting bagi generasi hari ini.

Jika dua Bung Karno dan Tan Malaka yang berbeda pemikiran strategi,taktik,dan politik saja masih dapat saling menghormati, mengapa generasi media sosial justru sibuk mempertentangkan keduanya?

Barangkali, tantangan terbesar bangsa ini bukanlah kurangnya akses terhadap sejarah. Tantangan terbesar kita adalah keberanian untuk membaca sejarah secara utuh, melampaui sensasi algoritma, dan memahami bahwa republik ini dibangun oleh banyak pemikiran besar yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan.(*)

 

Penulis adalah: Inisiator Lingkar Studi Mahasiswa Marhaenis*

Artikel Rekomendasi