Realisasi APBN Jambi Tumbuh Positif: Penerimaan Pajak Melesat, Penyaluran KUR Tembus Rp6,5 Triliun

JAMBERITA.COM – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jambi hingga akhir September 2026 menunjukkan tren yang sangat positif. Pertumbuhan signifikan tercatat pada sisi realisasi pendapatan maupun belanja negara, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Ahmar Rudi, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara dan hibah di regional Jambi telah mencapai Rp6.538,56 miliar atau 71,12% dari target. Angka ini mencatatkan pertumbuhan pesat sebesar 53,00% (cumulative to cumulative/ctc).

Penerimaan pajak neto di Provinsi Jambi hingga September 2026 tercatat sebesar Rp5.420,55 miliar, melonjak 70,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Nilai tersebut diperoleh dari penerimaan pajak bruto sebesar Rp6.032,19 miliar (tumbuh 15,74%) dan didukung oleh kebijakan nasional terkait manajemen SPMKP atau restitusi pajak sebesar Rp611,64 miliar," ujar Ahmar Rudi dalam rilis resminya.

Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pajak daerah dengan kontribusi 37,16%, disusul sektor perdagangan besar dan eceran (23,69%), administrasi pemerintahan (10,86%), serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (9,46%).

Sektor perpajakan internasional juga mencatatkan kinerja memuaskan. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 136,07% dari target, atau setara Rp405,868 miliar. Pendorong utamanya adalah Bea Keluar (BK) ekspor komoditas unggulan seperti RBD Palm Olein, karet alam, dan cangkang kelapa sawit yang menyumbang Rp372,89 miliar. Sementara Bea Masuk menyumbang Rp31,64 miliar dan Cukai sebesar Rp1,34 miliar.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp807,81 miliar (tumbuh 7,47%). Capaian ini didominasi oleh PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp508,40 miliar—terutama dari jasa pendidikan (UNJA, UIN STS, Poltekkes) dan layanan kesehatan (Rumkit Bratanata dan Bhayangkara)—serta PNBP Lainnya sebesar Rp299,40 miliar.

Realisasi belanja negara di Jambi hingga September 2026 menembus angka Rp15.176,81 miliar. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) terealisasi Rp5.486,68 miliar (68,82% dari pagu).

Belanja pegawai menjadi penyumbang terbesar yakni Rp3.014,45 miliar, sedangkan belanja modal melonjak drastis hingga 206,37% (ctc) menjadi Rp924,94 miliar untuk akselerasi pembentukan aset dan infrastruktur daerah.

Sementara itu, Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) telah menyerap Rp9.684,42 miliar atau 82,93% dari target, meski secara keseluruhan terkontraksi 17,06% (ctc). Serapan TKD tertinggi diraih oleh Kabupaten Batanghari (85,90%), sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Merangin (80,79%).

Untuk mendorong UMKM naik kelas, penyaluran KUR di Provinsi Jambi hingga 30 September 2026 telah menjangkau 67.215 debitur dengan total nominal Rp6.584,10 miliar (121,60% dari target), tumbuh 21,34% dibanding tahun 2025.

"Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan menjadi penerima porsi KUR terbesar di Jambi dengan angka 70,67%. Wilayah dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Kabupaten Muaro Jambi, yakni mencapai Rp938,93 miliar kepada 9.618 debitur," jelas Ahmar.

Untuk pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Jambi menyalurkan Rp278,67 miliar kepada 34.838 debitur (naik 24,75% dari tahun 2025), dengan penyaluran tertinggi tercatat di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari.

Di luar capaian fiskal, Kementerian Keuangan menyoroti ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang memengaruhi kesehatan dan produktivitas ekonomi daerah. Pada 29 September 2026, indeks kualitas udara (PM2,5) sempat menyentuh angka sangat tidak sehat, yakni 229 di Kota Jambi dan 300 di Muaro Jambi.

Berdasarkan kajian CELIOS (2026), Karhutla berpotensi merugikan penerimaan pajak bersih daerah hingga Rp571,12 juta sekaligus memperbesar beban belanja pemulihan.

"Penanganan Karhutla perlu bergeser dari pemadaman menuju investasi pencegahan melalui restorasi gambut, tata air, dan sistem deteksi dini. Di sisi lain, potensi ekonomi Jambi seperti hilirisasi perkebunan dan energi harus terus dikembangkan. Optimalisasi instrumen fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mencegah bencana lingkungan," tutup Ahmar Rudi. (tts)

Artikel Rekomendasi