SKK Migas Harap Permen ESDM 14/2025 Dongkrak Ekonomi Daerah Penghasil Migas Jambi

JAMBERITA.COM – Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas), tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah penghasil di Provinsi Jambi.

Mulai dari peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH), terbukanya lapangan pekerjaan, hingga tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat di sekitar wilayah operasi migas menjadi multiplier effect yang diharapkan dari pelaksanaan regulasi tersebut.

Harapan itu disampaikan Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Safei Syafri. Ia menyebut Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari sebagai daerah penghasil, sementara Kabupaten Sarolangun saat ini masih dalam proses pengembangan kegiatan.

"Kami di Sumbagsel harus bahu-membahu menjalankan Permen 14 ini dengan baik. Ada memang daerah penghasil, Muaro Jambi, Batanghari, dan sekarang yang sedang berproses adalah Sarolangun," ujar Safei dalam malam keakraban bersama Forum Jurnalis Migas (FJM) Jambi di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Menurut Safei, keberhasilan implementasi Permen tersebut membutuhkan sinergi antara SKK Migas, badan usaha, kontraktor, serta pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah diperlukan terutama dalam memperlancar proses administrasi dan perizinan agar kegiatan operasi migas dapat berjalan sesuai ketentuan.

"Mudah-mudahan bisa disalurkan kepada kontraktor sesuai dengan ketentuan perizinan dan lain-lain. Mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dipermudah," katanya.

Ia menegaskan, kelancaran kegiatan operasi migas menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong peningkatan produksi. Namun, manfaatnya diharapkan tidak berhenti pada sektor industri migas saja.

Safei berharap peningkatan produksi juga berbanding lurus dengan kontribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya DBH bagi daerah penghasil, serta memberikan ruang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

"Output-nya produksi meningkat, DBH dua daerah, dan semua ekonomi masyarakat atau multiplier effect ekonomi serta ketenagakerjaan di Provinsi Jambi dengan baik," jelasnya.

Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 mengatur kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi.

Regulasi ini membuka ruang kerja sama antara kontraktor dengan mitra melalui beberapa skema, di antaranya kerja sama operasi dan teknologi, kerja sama produksi sumur minyak BUMD, koperasi, dan UMKM, serta kerja sama pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua.

Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kegiatan hulu migas, meningkatkan produksi, serta mengurangi persoalan lingkungan, keselamatan, dan sosial kemasyarakatan.

Bagi Provinsi Jambi, implementasi regulasi ini menjadi peluang untuk mengoptimalkan potensi migas di daerah penghasil. Apabila kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan produksi meningkat, aktivitas tersebut diharapkan membuka peluang keterlibatan tenaga kerja lokal, jasa penunjang operasional, serta pelaku usaha di sekitar wilayah kegiatan.

Dengan demikian, manfaat sumber daya migas diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, tidak hanya melalui aktivitas produksi, tetapi juga melalui perputaran ekonomi daerah.

SKK Migas Sumbagsel pun berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar proses implementasi Permen ESDM 14/2025 berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

Artikel Rekomendasi