Empat Aturan Daerah Jambi Dibedah Kemenkum, Ada Pembentukan Desa - TPP ASN



Rabu, 18 November 2026 - 09:30:55 WIB



Foto : Rapat pada Kanwil Kemenkum Jambi yang dipimpin Kepala Divisi P3H
Foto : Rapat pada Kanwil Kemenkum Jambi yang dipimpin Kepala Divisi P3H

JAMBERITA.COM – Empat rancangan produk hukum daerah dari Kota Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tebo dibahas Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi dalam rapat pengharmonisasian, Selasa (17/11/2026).

Empat rancangan aturan tersebut mencakup pembentukan desa, pengendalian dan evaluasi pembangunan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hingga pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rapat yang berlangsung di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi ini dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Jonson Siagian.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Merangin, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jambi.

Dina Rasmalita mengatakan, pengharmonisasian merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan produk hukum daerah memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan aturan sederajat, serta memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik.

"Pengharmonisasian bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi menjadi proses penting untuk memastikan setiap norma yang dirumuskan memiliki landasan hukum yang jelas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dilaksanakan secara efektif," jelasnya.

Adapun empat rancangan produk hukum yang dibahas terdiri dari satu Ranperda Kabupaten Merangin, satu Ranperwal Kota Jambi, serta dua rancangan produk hukum Kabupaten Tebo.

Untuk Kabupaten Merangin, pembahasan dilakukan terhadap Ranperda tentang Pembentukan Desa Sungai Tebal, Kecamatan Lembah Masurai.

Pembahasan yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Merangin, Muhammad Rifaidi, bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD serta perangkat daerah terkait itu menitikberatkan pada persyaratan pembentukan desa.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi jumlah penduduk, luas dan batas wilayah, cakupan dusun, kondisi sosial budaya, kelengkapan dokumen administrasi, kesiapan kelembagaan, hingga sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Dari hasil pembahasan, disepakati penyempurnaan pada konsiderans menimbang serta Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7, termasuk penghapusan Pasal 5 ayat (4).

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi membahas Ranperwal tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan. Rapat tersebut diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jambi, Mulyadi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Yuliantoro, serta jajaran terkait. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah, tahapan pengendalian dan evaluasi, pembagian tugas perangkat daerah, mekanisme pelaporan, serta tindak lanjut hasil evaluasi pembangunan. Dalam pembahasan tersebut, ditekankan bahwa hasil pengendalian dan evaluasi tidak boleh hanya menjadi pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Sejumlah ketentuan disempurnakan, meliputi dasar hukum bagian mengingat serta Pasal 4, Pasal 6, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 32. Adapun dua rancangan produk hukum Kabupaten Tebo yang dibahas yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembahasan rancangan tersebut menitikberatkan pada keselarasan kebijakan daerah dengan ketentuan nasional, kejelasan penetapan dan pemetaan lahan yang dilindungi, validitas data pendukung, serta pembagian kewenangan perangkat daerah. Hasilnya, dilakukan penyempurnaan terhadap Pasal 1, Pasal 27, dan Pasal 88.

Selanjutnya, Ranperbup tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo juga menjadi agenda pembahasan. Rancangan ini membahas kesesuaian pengaturan dengan ketentuan manajemen ASN dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk kriteria pemberian tambahan penghasilan, indikator penilaian kinerja dan disiplin, mekanisme penghitungan serta pembayaran. Terhadap rancangan tersebut, dilakukan penyempurnaan pada dasar hukum bagian mengingat serta Pasal 18, Pasal 27, dan Pasal 37.

Dina Rasmalita berharap seluruh perangkat daerah dan pihak terkait terus memperkuat koordinasi serta memberikan data dan informasi yang komprehensif dalam setiap proses pengharmonisasian. Menurutnya, keterbukaan dan kerja sama menjadi kunci untuk menghasilkan produk hukum daerah yang tidak hanya memenuhi ketentuan yuridis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui rapat tersebut, seluruh pihak menyepakati hasil pengharmonisasian menjadi dasar penyempurnaan redaksional dan substansi masing-masing rancangan sebelum memasuki tahapan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Kanwil Kemenkum Jambi pun terus memperkuat perannya dalam mendampingi pemerintah daerah agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (*)





Artikel Rekomendasi