JAMBERITA.COM – Praktik kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi perhatian serius BPJS Kesehatan. Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial, praktik tersebut dinilai dapat mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu pelayanan kesehatan hingga menggerus kepercayaan masyarakat.
Penguatan pengawasan dan pencegahan kecurangan pun menjadi salah satu agenda utama BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan program JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa pengendalian kecurangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi dini hingga penanganan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikannya dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak," ujar Prihati.
Menurutnya, tantangan pengendalian kecurangan semakin kompleks seiring dengan besarnya cakupan kepesertaan JKN.
Per 1 November 2026, program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.
Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan. Kondisi ini menuntut sistem pengawasan yang semakin kuat agar celah penyalahgunaan dapat dicegah.
Untuk memperkuat pengendalian, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah hingga cabang.
Selain itu, BPJS Kesehatan menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring dan pelaporan kegiatan anti-kecurangan, serta mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Pendekatan ini diharapkan membuat pelayanan lebih berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.
"Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien," tegasnya.
Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menegaskan bahwa pengendalian kecurangan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi.
Diperlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi hingga masyarakat sipil.
"Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Vetty.
Dorongan penguatan sistem anti-kecurangan juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.
Ia menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang mampu mendeteksi, mencegah, menghentikan, dan menangani praktik kecurangan secara efektif agar penyelenggaraan JKN tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Cak Imin juga menyoroti perlunya penguatan regulasi. Menurutnya, aturan terkait penanganan kecurangan yang saat ini masih berada pada tingkat peraturan menteri perlu didorong memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
"Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN," tegasnya.
Dalam forum INAHAFF 2026 tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh, tim pencegahan kecurangan JKN, serta pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan.
Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.(*)
Tim BPJS Kesehatan Pusat Cek Pelayanan RSUD Raden Mattaher Jambi, Sejumlah Ruangan Jadi Sasaran
BPJS Kesehatan Sebut Dua Rumah Sakit di Jambi Kena Teguran hingga Pengembalian Kerugian Klaim
Cakupan JKN di Jambi Capai 95,28 Persen, Namun Peserta Aktif Baru 72,85 Persen
Menaker Kirim Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur
12 Hari di Jepang, Diana Yuli Astuti Bawa Misi Besar KI Jambi di Forum Internasional
Matangkan Persiapan Kemenkum Fest 2026, UMKM hingga Perguruan Tinggi Dilibatkan



