Nah, Fraksi Gerindra Ungkap Temuan Inspektorat Jambi hingga Sekarang Belum Ditindaklanjuti

JAMBERITA.COM - Dalam pemandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap LKPJ Gubernur Jambi tahun 2018, Elpi Andriani menyatakan, bahwa mereka meminta penjelasan terkait pengelolaan keuangan daerah pada bidang pengelolaan kekayaan daerah.

"Dari tahun 2010 hingga saat ini masih terdapat temuan inspektorat Provinsi Jambi yang belum ditindaklanjuti," paparnya, Selasa (2/4/2019).

Padahal, sebut Elpi, temuan temuan tersebut cenderung pada pokok permasalahan yang sama. Untuk itu kiranya Pemprov Jambi dapat menyampaikan apa yang menjadi penyebab sulitnya menindaklanjuti penyelesaian tumuan tersebut.

"Bagaimana penyelesaiannya di masa yang akan datang," terangnya.

Lebih lanjut ia juga mengungkapkan, bahwa total belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp4,67 triliun dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71 persen atau tidak mencapai target yang direncanakan dalam perubahan RPJMD sebesar 5 persen. Fraksi Gerindra  mohon penjelasan.

"Berapa nilai ideal pertumbuhan ekonomi suatu daerah mampu dan memberi multifilier effect yang besar, jika ditopang oleh belanja daerah sebesar Rp4,67 triliun.? Kondisi ideal ini menjadi penting, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya dengan postur belanja yang lebih kecil, namun Pemprov Jambi mampu memacu pertumbuhan ekonominya bahkan di atas 5 persen," ungkapnya.

Begitu pula berkaitan dengan alokasi bantuan keuangan bagi pemerintah Kabupaten Kota dan belanja yang bersifat bantuan sosial, dilaporkan bahwa bantuan keuangan bersifat khusus Kepada Desa se Provinsi Jambi sebesar 60 juta per Desa per tahun telah teralisasi 100 persen dengan total anggaran Rp83,94 Miliar.

"Untuk dapat dijelaskan, bagaimana peruntukannya di masing-masing desa dan sejauh mana outcame yang dihasilkan dari adanya bantuan keuangan tersebut," tanyanya.

Bahwa serapan anggaran bantuan keuangan bersifat khusus bagi pemerintah kabupaten kota hanya terealisasi 29,98 persen atau rp14,12 miliar. Maka, apakah rendahnya realisasi ini merupakan tindaklanjut dari ditahannya penyaluran bantuan pengadaan alat berat bagi pemerintah kab/kota atau karena memang ada permasalahan lain yang timbul dilapangkan.

"Apa yang menyebabkan bantuan bagi Pemkot Jambi lebih tinggi dari kabupaten lain,? jika memang rendahnya realisasi akibat ditahannya penyaluran bantuan alat berat tahun 2018, maka langkah apa yang akan dilakukan tahun 2019, mengingat akumulasi jumlah kecamatan yang menjadi beban penyaluran, tentu akan bertambah hingga tahun 2021 nanti," tegasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi