Pelatihan PPRG Bagi SDM Perencana Resmi Ditutup, Ini Kata Kadis DP3AP2 Luthpiah

JAMBERITA.COM- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi Dra Luthpiah resmi menutup pelatihan PPRG bagi SDM perencana yang digelar di lantai II Hotel Aston Kota Jambi, Sabtu (22/6/2019).

Untuk diketahui, pelatihan ini dilaksanakan kemarin 21 Juni 2019 hingga hari ini yang diisi arahan oleh Asisten Deputi (Asdep) Polhuhankam dan diisi berbagai kegiatan konsep Gender PUG dan isu Gender serta integrasi gender dalam RPJMD dan jejaring pelaksanaan PUG.

Dijelaskan Luthpiah, bahwa pelaksanaan PUG di Provinsi Jambi merupakan implementasi Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sesuai dengan inpres tersebut pemerintah K/L daerah berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

"Pengarusutamaan gender muncul sebagai strategi untuk menjawab kesenjangan akses partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki,"paparnya.

Kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan akibat dari pembangunan yang netral, gender dan bias gender hal ini terjadi lebih disebabkan pada suatu anggapan ketika berbicara tentang masyarakat, berarti sudah mencakup perempuan dan laki-laki. Disisi lain, persoalan yang dihadapi dan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam pembangunan berbeda dan masing-masing memiliki kebutuhan spesifik sesuai dengan kepastiannya.

"Pada perkembangannya, pelaksanaan PUG sudah tidak terbatas pada upaya untuk menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, namun juga meningkatkan inklusi sosial kelompok marginal lainnya dan juga mengatasi kesenjangan akses partisipasi kontrol dan manfaat pembangunan bagi anak penyandang disabilitas masyarakat adat dan kelompok lainnya," katanya.

Dalam perjalanannya kedudukan dan peran perempuan Indonesia walaupun sudah membaik, namun masih belum memadai bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah yang antara lain disebabkan oleh adanya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya terutama di tatanan antar provinsi dan antar kabupaten kota.

"Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik dan di bidang ekonomi dan rendahnya kesiapan perempuan dan mengantisipasi dampak perubahan iklim krisis energi ekonomi bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit," ungkapnya.

Menurut Luthpiah, sejumlah studi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan ketimpangan gender, kesetaraan gender memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di mana hubungan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan dan ketenagakerjaan. Di satu sisi, pembangunan ekonomi dapat memperbaiki kondisi perempuan dan menurunkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

"Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi, ketika lebih banyak perempuan yang bekerja, ekonomi akan tumbuh," tuturnya.

Untuk menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki agar menjadi bagian dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam program pembangunan dan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan pengarusutamaan gender yang harus diemban, supaya terwujud kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Untuk itu dibutuhkan strategi yang tepat dapat menjangkau semua instansi pemerintah swasta dan masyarakat yang dikenal sebagai Gender Mainstream atau Pengarustamaan Gender (PUG)," jelasnya.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender, merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses kontrol partisipasi dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan, proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sejalan dengan sistem yang sudah ada dan tidak membutuhkan penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.

"Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap kondisi dan situasi kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi, sekaligus juga melaksanakan konvensi internasional yang telah di ratifikasi antara lain undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan kesepakatan internasional (Beijing Platform For Action/BPFA)," ujarnya.

Dengan adanya pelatihan PPRG bagi SDM perencana di provinsi Jambi tahun 2019 yang telah berlangsung dari tanggal 21 Juni sampai dengan 22 Juni 2019 diharapkan peserta pelatihan dapat menularkan seluruh ilmu kepada anggota vokal point di kantor masing-masing sehingga memudahkan dalam menganalisa anggaran responsif gender yang dituangkan dalam GAP dan GBS.

"Kami dari DP3AP2 Provinsi Jambi siap membantu asistensi focal point di setiap OPD yang bisa berkoordinasi langsung dengan LO yang telah ditetapkan oleh bidang pemberdayaan perempuan selaku teknis pelaksana," tegasnya.

Mereka berharap, untuk persiapan penganugerahan APE tahun 2020 Setiap OPD sudah memiliki dokumen GAP dan GBS dari masing-masing kegiatan sehingga misi kedua Jambi tuntas yaitu mewujudkan pembangunan yang berkerja setaraan gender dapat terwujud.(afm)

Artikel Rekomendasi