DPRD Jambi Minta Pengoperasian Barcode BBM Subsidi Bermasalah Dihentikan

JAMBERITA.COM- Tim gabungan yang terdiri dari Pemprov Jambi, BPH Migas, Komisi XII DPR RI, Ombudsman RI, dan Polda Jambi menemukan dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu (11/7/2025).

?Temuan tersebut mengungkapkan modus pembelian berulang (pengerit/helikopter) dengan memanfaatkan banyak kode QR (barcode) yang tidak sesuai dengan jenis, pelat nomor kendaraan, maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). BBM subsidi tersebut diduga kuat dibeli untuk dijual kembali ke sektor industri.
?
Menanggapi temuan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mendorong pemerintah untuk bertindak tegas dengan menghapus barcode BBM subsidi bagi kendaraan yang terbukti bermasalah atau menunggak pajak.
?
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan dukungannya terhadap penertiban barcode ganda dan kendaraan mati pajak. "Salah satu caranya mungkin dari kendaraan-kendaraan yang tidak membayar pajak hapus saja barcode-nya, agar makin berkurang," ujar Hafiz, Senin (13/7/2025).

Ia juga menyetujui wacana penilangan langsung di SPBU bagi kendaraan yang menunggak pajak. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyatakan seluruh temuan anomali data transaksi digitalisasi telah diserahkan kepada Polda Jambi untuk diinvestigasi lebih lanjut. Sanksi tegas juga membayangi SPBU yang terbukti membiarkan praktik pelanggaran tersebut.
?
Dirreskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, serta Asisten II Setda Provinsi Jambi, Syamsurizal, menyampaikan bahwa hasil sidak ini akan dijadikan acuan untuk menyusun regulasi internal penyaluran BBM subsidi di wilayah Jambi agar lebih tepat sasaran.

?Di sisi lain, Ombudsman RI berencana memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi secara nasional melalui Memorandum of Understanding (MoU) bersama BPH Migas yang melibatkan 34 kantor perwakilan di seluruh Indonesia.(*)

Artikel Rekomendasi