Undang Parpol Bahas Cawagub, Bakri: Jika Tak Ada Wakil, PAN Timbang Bertahan Atau Bubarkan Koalisi

JAMBERITA.COM - DPW PAN Provinsi Jambi mengirimkan surat resmi kepada seluruh partai koalisi untuk bertemu malam ini membahas Cawagub untuk mendampingi Fachrori Umar. Hal ini berdasarkan hasil rapat internal dan opsi yang diambil oleh DPRD Provinsi Jambi.

Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, H. Bakri, mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat internal terkait opsi yang diambil oleh DPRD menyerahkan kepada Gubernur untuk cawagub ini. Karena itu pihaknya malam ini ingin bertemu dengan koalisi dengan mengundang secara resmi. "Insya Allah mudah-mudahan nanti malam akan bahas keputusan yang diambil oleh DPRD," katanya ketika konferensi pers di Kantor PAN Jambi, Kamis (25/7/2019).

Ia menyebutkan, PAN pada posisinya tetap menginginkan Wakil Gubernur tetap ada dan terisi. Pihaknya tidak melihat dari waktu yang dibilang sudah sangat sedikit. "Koalisi diharapkan memang sepakat dan legowo untuk pengisian Wakil Gubernur ini," sebut Anggota DPR RI ini.

Ketika nanti dalam pertemuan ada salah satu partai koalisi yang tidak setuju dengan pengisian cawagub ini, PAN memastikan akan mengambil sikap tegas. Karena jika terjadi yang seperti itu, maka koalisi pasti tidak akan berjalan dengan baik. "Sikap PAN adalah melanjutkan koalisi atau keluar dari koalisi," tegasnya.

Dalam proses ini, pihaknya tidak mau bermain-main dan tidak melihat jangka waktunya. Karena ketika membangun koalisi ini secara bersama-sama, dan bubar juga harus bersama-sama. "Jangan sampai ada kesan koalisi berpisah dengan terpecah belah," ujarnya.

Terkait pernyataan Ketua NasDem yang mengatakan tidak menginginkan adanya Wakil Gubernur, Bakri menyatakan tidak berani menanggapi terhadap yang disampaikan oleh Ketua NasDem. Pihaknya merasa pernyataan itu adalah pernyataan pribadi.

Karena jika itu pernyataan secara kepartaian pasti sudah duduk bersama dengan koalisi. Karena Fachrori juga jadi gubernur karena bersama dengan kader PAN. "Malam ini kita lihat, apakah beliau akan hadir atau tidak atau diwakilkan," jabarnya.

"Kami ingin kebijaksanaan gubernur selaku pembina partai dengan tangan dinginnya. Mungkin saja dengan gubernur yang memanggil koalisi bisa duduk bersama," tukasnya. (am)

Artikel Rekomendasi