Yuninnta Bicara di Forum Seminar Internasional Paparkan Tiga Strategi Pengentasan Kemiskinan

JAMBERITA.COM- Wakil Ketua DPRD Batanghari Hj. Yunninta Asmara, SH hadir sebagai pembicara dalam Forum seminar internasional di Jakarta Kamis (10/10/2019 dengan tema strategi peningkatan kemiskinan.

Dalam forum Internasional itu Yunninta yang dapat santer disebut calon kuat Bupati Batanghari itu mengatakan kemiskinan harus menjadi agenda utama untuk dituntaskan. Karena kemiskinan bukan hanya isu lokal di Batanghari tapi merupakan isu nasional dan global/internasional.

Buktinya Organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) meletakkan sebagai tujuan Global Pertama yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun, dari 17 (tujuh belas) tujuan Global yang tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development ; Sustainable Development Goals (SDGs 2030), yang oleh Pemerintah RI berkomitmen dengan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebagai paying hukum Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Yuninnta membeberkan tiga pendekatan strategi untuk mengentaskan kemiskinan melalui implementasi agenda SDGs/TPB di Indonesia., PERTAMA; memberikan perlindungan sosial yang komprehensif dan tepat sasran kepada masyarakat. KEDUA: penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar untuk setiap individu, dan KETIGA: mendorong dan menciptakan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan berdasarkan potensi lokal yang berdaya saing nasional atau regional."

"Tantangan dalam mengatasi kemiskinan multidimensional butuh intervensi tidak hanya mengejar angka statistik pertumbuhan ekonomi semata tapi juga konsistensi kebijakan, komitmen pemenuhan agenda, kapasitas dalam meramu strategi yang jitu, dan pengalaman mumpuni dari Kepala Daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam melaksanakan agenda SDGs/TPB sangat dibutuhkan dan menentukan.

Seperti langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan sosial yang komprehensif melalui implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan. Jumlah penerima manfaat yang dicakup oleh skema ini pada tahun 2018 mencapai sekitar 172 juta orang atau 66,4 persen dari populasi. "Program ini telah menjadi salah satu skema terbesar di dunia. Sistem Jaminan Sosial Nasional juga telah diterapkan di sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan," jelasnya.

Selain itu Yunninta juga menegaskan, pentingnya kemitraan di semua sektor, termasuk aktor pemerintah dan non-pemerintah di tingkat nasional dan daerah guna mendukung terwujudnya agenda SDGs/TPB. Contohnya adalah penggunaan mekanisme cashless di Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera dan Transfer Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan.

"Kebijakan ini memerlukan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan sektor ritel dan perbankan. Mekanisme ini dapat meningkatkan akurasi target, mengurangi kecurangan, dan mendorong keterbukaan terhadap akses keuangan.(*/sm)

Artikel Rekomendasi