JAMBERITA.COM - Lingkar Media Komunikasi (LMK) melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema dampak pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL), Rabu (27/11/2019).
Dalam FGD ini, empat pemateri dihadirkan. Mereka di antaranya, Adi Putra, Ketua DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Jambi. Kemudian, Ilyas, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Selanjutnya Sudirman, Manajer Mikro BRI Jambi dan juga yang terakhir Pantun Bukit, pengamat ekonomi dari Universitas Batanghari.
Salah satu pengurus APKLI dari Kabupaten Batanghari, Mashur mengeluhkan soal kesulitan PKL di wilayahnya untuk mendapatkan bantuan KUR. Padahal, PKL sangat membutuhkan pinjaman dana tersebut untuk mengembangkan usahanya.
"Kami di Desa kesulitan untuk mendapatkan bantuan KUR karena BRI mengharuskan sertifikat sebagai agunan. Sementara kami di daerah hanya mengantongi sporadik. Lantas bagaimana kami bisa mendapatkan KUR dengan hanya menggunakan sporadik," ujarnya.
Sementara Sudirman, Manajer Mikro BRI Jambi menerangkan, bahwa sebenarnya menurut aturan memang agunan yang digunakan adalah sertifikat.
"BRI sebenarnya sudah banyak meloloskan bantuan yang hanya sporadik. Bahkan sampai Rp 200 juta. Hanya saja pendalaman untuk memastikan sporadik ini yang perlu lebih mendalam. Karena sporadik ini kan hanya disahkan di tingkat desa. Makanya mungkin memang prosesnya perlu pendalaman," jelasnya. (am)
SAH Dorong BKKBN Fokus Wujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Berkualitas
Berantas Ilegal Driling di Jambi, Tim Gabungan TNI/Polri Dikerahkan ke Batanghari hingga Sarolangun
Fantastis, Polda Jambi Amankan 8 Kg Sabu dan Puluhan Ribu Butir Ekstasi
Lima Peserta Tuntaskan Program Pemagangan Nasional Angkatan 3 di Kanwil Kemenkum Jambi


