Onlinenya Negeri Jambi / Selasa, 21 April 2026
- Find Us at:
JAMBERITA.COM- BEM Universitas Muhammadiyah Jambi menggelar aksi solidaritas untuk mengecam kekerasan terhadap warga muslim Uighur di Provinsi Xianjing, Republik Rakyat Tiongkok. Aksi yang dilakukan pada Sabtu (21/12/2019) ini menuntut PBB menurunkan tim pencari fakta terkait dengan kekerasan tersebut.
Harly Septiawan selaku BEM Universitas Muhammadiyah Jambi mengatakan pihaknya menggelar aksi solidaritas untuk memyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, untuk segera hentikan segala tindak kekerasan terhadap warga/komunitas Uighur di provinsi Xianjiang, Republik Rakyat Tiongkok (RTT).
Memintak hapuskan program “Re-Edukasi” atau “Pendidikan Ulang” terhadap Uighur, karena pada dasarnya program itu sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.
"Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menurunkan pencari fakta yang terjadi di Uighur, Xianjiang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) wajib ikut serta dalam hal itu," kata Harly Septiawan selaku BEM Universitas Muhammadiyah Jambi.
Tuntutan selanjutnya, yakni mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memutuskan hubungan Bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Pemerintah Indonesia wajib segera ambil sikap dalam peristiwa yang terjadi di Uighur, sebagai pelaksanaan bunyi alenia pertama UUD 1945.
"Mendesak PBB untuk mengambil sikap tegas terkait pelanggaran HAM di Uighyur, Xianjiang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Negara muslim lainnya dan Mendesak pemerintah untuk mengambil langkah Diplomatis menyelesaikan pelanggaran HAM di Negeri muslim seperti Uighyur, Palestina, Yaman dan Negara muslim lainnya," ujarnya.
"Kita juga mendesak media asing untuk meminta maaf terkait munculnya isu liar yang mengalir kepada organisasi islam di Indonesia. Juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi untuk mengambil pernyataan public lewat mediasi secara terbuka terhadap penindasan yang terjadi di Uighur," katanya.
"Meminta Pemerintah Provinsi Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mendesak Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mengambil peran mengecam kekerasan ini," tutupnya.
Istri Ketua PWI Jambi Wafat, SMSI Jambi Turut Berbelasungkawa
Banyak Terima Aduan, Ombudsman RI Perwakilan Jambi Desak Pansel CPNS Hati-hati
Sidak jelang Natal dan Tahun Baru di Pasar Angso Duo, Satgas Pangan: Harga Cabai Sedikit Naik
Biro Humas Pemprov Jambi akan Dihapus Bergabung ke Diskominfo
Pasca Serangan Siber, Sekda Sudirman Resmi Ditetapkan Jadi Komisaris Bank 9 Jambi
