Ada Raut Kecewa, Gatot Tepis Rumor 'Main Mata' Pelantikan Pejabat di Tanjabbar

JAMBERITA.COM - Kabar kurang sedap beredar usai pelantikan ratusan Pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Menyeruaknya isu dugaan ada permainan oleh oknum pejabat yang memainkan peran ganda mengatur posisi dan jabatan empuk bagi pejabat eselon II, III dan IV yang akan dilantik saat detik detik sebelum pelantikan dan pengukuhan gencar beredar.

Pasalnya beberapa pejabat yang dinilai berkinerja buruk, justru tetap bertahan. Hal ini ditengarai tanpa sepengetahuan Bupati Tanjabbar Safrial.

Dugaan ini diperkuat dengan ketidakhadiran beberapa pejabat yang terlihat tidak hadir, dan beberapa pejabat eselon yang hadir namun tidak mampu menyembunyikan raut kekecewaan pada saat pelantikan.

Kuat dugaan ketidakhadiran mereka maupun ekspresi kekecawaan tersebut karena diduga kuat posisi jabatan mereka sudah bocor terlebih dahulu sebelum pelantikan.

Menanggapi hal ini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanjab Barat, Gatot Suwarso menepis isu adanya permainan dan daftar nama bocor sebelum pelantikan.

"Kalau yang belum dilantik atau yang tidak hadir pada pelantikan kemarin, ada 8 orang, dan sudah kita panggil untuk dilakukan pelantikan lagi pada Rabu 8 Januri 2020," jelas Gatot Suwarso kepada awak media, Kamis (9/1/20).

"Sebab ada juga yang sedang cuti, izin umroh, dan benar benar tidak tau karena undangan yang kita berikan mendadak," sambungnya.

Ditegaskan Gatot, BKPSDM dipastikan tidak pernah membocorkan data sebelum pelatikan. Kalaupun ada data yang bocor, kemungkinan itu bukan data resmi dari BKPSDM yang ditandatangani oleh Bupati Tanjab Barat Safrial.

"Karena kita sangat ketat dan tertutup. Bahkan ada salah satu pejabat tinggi yang mau mempertanyakan kepada saya, tidak saya kasih tau. Saya bilang tunggu saja setelah pelantikan nanti," beber Gatot.

Namun jika ada yang sebelum dilantik tapi sudah tau posisi jabatannya, dan ia mengaku tahu jika pas dilantik berubah posisi dan jabatan.

"Kita minta perlihatkan data mana yang berubah, sudah ditandatangani oleh bupati atau belum. Jika tdak ada ditandatangani bupati, maka dapat dipastikan itu bukan data resmi dari BKPSDM," tegas Kepala BKPSDM Tanjabbar. (Henky)

Artikel Rekomendasi