Datangi Mapolda, DPR RI Bahas Soal Ilegal Drilling dan Maraknya PETI di Jambi

JAMBERITA.COM - Kapolda Jambi Irjen Pol Drs Muchlis As MH menyambut kedatangan rombongan Komisi III Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham) DPR RI di Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi , Jum'at (31/1/2020).

Mereka yang tiba hendak melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Mapolda Jambi yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa bersama rombongan.

Dari Bandara mereka langsung menuju ke Mapolda Jambi yang disambut dengan tarian sekapur sirih sekaligus pengalungan Kain Khas Jambi dan Wakapolda Jambi Brigjen Pol Dul Halim, Wakajati serta Pejabat Utama Polda.

"Iya kunker DPR RI," ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi, pertemuan berlangsung di Aula Mapolda.

Kunker DPR RI juga membahas kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda) dan pihak Kepolisian Daerah Jambi, Kejati dan Menkumham Jambi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa, mengatakan, tujuan Kunker tersebut diantaranya membahas solusi dan rujukan yang akan dibawa ke pemerintah pusat.

"Telah banyak kita bicarakan secara khusus dengan pihak Kejati dan Polda, masalah penegakan hukum berdampak kepada penerimaan negara masalah ilegal-ilegal," katanya.

Dari kunjungan dan melakukan pertemuan selama kurang lebih 5 jam itu, Desmond mengaku banyak hal yang mereka dapat terkait dengan penegakan hukum salah satunya terkait dengan pemberantasan ilegal drilling.

"Dari sini banyak hal yang dikasih pak Kapolda dan pak Kajati, termasuk masalah penegakan hukum masalah ilegal driling dan penambang emas tanpa izin (PETI) yang marak di Provinsi Jambi," jelasnya.

Untuk itu, mereka dari DPR RI berharap Kapolda Jambi , Kejati dan pihak yang terkait agar lebih baik kedepan dalam melakukan penegakan hukum di wilayah Provinsi Jambi khususnya.

"Inilah yang kita bicarakan, Komisi III sangat memahami problem-problem yang ada di daerah. Kami mengharapkan Kapolda dan Kajati ke depan jauh lebih baik lagi dalam rangka penegakkan hukum dan menjaga pendapatan negara," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi