98,7 HA Sertifikat Pembebasan Lahan Ujung Jabung Selesai

JAMBERITA.COM - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jambi Varial Adhi Putra menghadiri hearing dengan Komisi III DPRD Provinsi Jambi di ruang Banggar Selasa (5/5/2020). Dalam rapat ini salah satu yang dibahas persoalan pembebasan lahan Ujung Jabung.

Pada saat hearing tersebut disampaikan Adhi bahwa pembebasan lahan dan sertifikat sudah diselesaikan di 2019 sebanyak 98,7 hektar (HA)."Artinya Ini siap kita hibahkan kepada Kementerian untuk dibangun fasilitas Pelabuhan Ujung Jabung," terangnya.

Mengenai anggaran pembebasan lahan itu sendiri, Adhi mengaku belum mengetahui secara pasti karena proses awal waktu itu, Ia belum menjabat sebagai Kadishub Provinsi Jambi. "Proses awal pembebasan lahan waktu itu bukan saya. Jadi belum tahu berapa anggaran itu, mungkin di Aset," terangnya.

Menurut Adhi, sampai dengan hari ini 98,7 hektar lahan tersebut belum dipecah (dihibahkan), masih dalam tahap penyerahan berapa kebutuhan dari Kementerian nantinya akan diserahkan. "Kalau memang katanya 98 kita minta, ya silahkan. Kita serahkan nanti melalui Biro Aset," katanya.

Adhi juga mengatakan tahun 2021 kedepan bakal ada pembangunan fisik berupa timbunan di sisi darat dengan rencana anggaran yang dialokasikan untuk itu senilai Rp 5 miliar yang dialokasikan."Kita berharap ini cepat selesai ya," jelasnya.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menambahkan bahwa ada yang menarik dalam hearing. Dimana anggaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hampir Rp211,39 M biaya untuk pembangunan Ujung Jabung khusus pelabuhan.

"Nanti kami memberi masukan ke pansus ini ke pemerintah daerah dan juga sesuai dengan MoU yang telah disepakati bersama pada waktu hari ulang tahun Jambi dengan DPR RI yang mendukung infrastruktur itu sekitar Rp 1,1 triliun," ungkapnya.

Artinya pihak Kementerian dan Dishub Provinsi Jambi akan sungguh-sungguh untuk segera membangun Ujung Jabung. "Untuk pelabuhan itu kan tinggal operatornya saja, yang tahun ini sisa Rp165 M itu sudah jadi Ujung Jabung," ujarnya.

Untuk itu kata Ivan, pemerintah provinsi dan pusat melakukan percepatan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang harus dimaksimalkan termasuk beberapa jembatan."Saya hitung-hitungan sekitar Rp1 Triliun, Rp700 M itu pihak pusat dan Rp300 an itu Provinsi sedangkan dana jalan APBN sudah sekitar Rp100 M," tuturnya.

Rencana pembangunan ujung Jabung tersebut didukung mulai dari dana APBD dalam pembebasan lahan dan tahun ini terkendala karena BPN kabupaten masih ada persoalan, meski demikian Ivan mengaku pihaknya telah bertemu dengan Bupati.

"Kemarin kita bertemu dengan Bupati akan di maksimalnya BPN agar bisa mempercepat proses ganti rugi itu," sebutnya.

Dan saat ini yang menjadi persoalan sekarang yaitu, telah mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) karena hampir 50 persen disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) anggaran akan dirasionalisasi.

"Apakah itu termasuk, yang jelas sedikit bergeserlah karena Covid-19, tapi kalau saya lihat kuncinya Kemenhub, kalau ini tidak dilanjutkan maka dianggap mangkrak, berarti jelas bahwa Ujung Jabung harus selesai menjadi target pelabuhan utama," paparnya.

Lebih lanjut Ivan mengapresiasi Dishub Provinsi Jambi sudah cukup sangat baik apa yang menjadi evaluasi komisi III sudah terjawab."Ini sinergitas komunikasi antar komisi III sama Dishub sangat baik dalam rapat pansus kali ini," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi