SAH Minta Penerapan New Normal Memiliki Parameter Yang Jelas dan Terukur

JAMBERITA.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah untuk mengacu pada parameter yang jelas dan terukur dalam menerapkan kebijakan new normal di sejumlah daerah.

Hal ini menurutnya untuk menghindari eskalasi penyebaran COVID-19 yang lebih besar di berbagai daerah di tanah air, sehingga anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan kebijakan new normal harus berdasarkan parameter-parameter yang jelas dan terukur.

"Saya pikir new normal membutuhkan parameter yang jelas dan terukur, seperti apakah kurva penularan di satu daerah itu sudah melandai atau belum, karena jika salah penerapan justru akan memicu penyebaran Virus Corona di daerah," ungkapnya. 

Apalagi dalam pantauan Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan tidak ada satu pun provinsi di Indonesia yang memenuhi syarat menerapkan kondisi new normal pasca COVID-19.

"Kita lihat dari berbagai daerah kasus penularan masih cukup tinggi, dalam hal ini pemerintah harus terbuka soal data peningkatan kasus positif corona. Jika memang betul tidak ada penularan lagi, maka new normal menjadi harapan semua pihak, namun jika data yang disampaikan tidak valid, maka new normal bukan kebijakan yang tepat," ungkapnya di Jambi (1/6) kemarin di Provinsi Jambi. 

Untuk itu, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi ini mengingatkan kebijakan new normal akan membuat rakyat menjadi korban dari kebijakan yang spekulatif ini, pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal ini.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi