Pilkada di Tengah Pandemi, Penguasa Demokrasi Minim Empati

Oleh : Farah Sari, A.Md*

 

Apa yang anda bayangkan saat ditengah pandemi covid 19 yang kian menggila, akan diadakan sebuah pesta demokrasi (pilkada)? Disaat penguasa belum mampu menuntaskan pandemi, tentu pesta ini berpotensi akan memperparah kondisi. Dengan banyaknya pihak yang  dilibatkan dalam pesta, besarnya kebutuhan dana, perlunya sederet protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid 19. Apa sesungguhnya yang ada dalam fikiran penguasa? Bukankah keselamatan nyawa lebih utama didahulukan dibandingkan mengadakan pesta pemilihan!

Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Keputusan tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020. (tribun jogja.com,15/06/20)

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan siap dengan seluruh perangkat hukum dan anggaran yang ada, KPU memprioritaskan keamanan dan kesehatan baik penyelenggara maupun pemilih dalam Pilkada kali ini. Diantaranya dengan mempersiapkan alat pelindung diri bagi penyelenggara maupun pemilih mulai dari masker hingga yang lebih ketat seperti baju hazmat. (pikiranrakyat.com,  7/7/20)

Di negeri ini, demokrasi masih saja dianggap sebagai sebuah sistem yang baik untuk melangsungkan kepemimpinan. Buktinya dari Indonesia merdeka hingga hari ini masih diterapkan. Meskipun terjadi perubahan bentuk demokrasi seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila orde lama, demokrasi Pancasila orde baru. Ternyata sistem pemerintahan bisa berubah sesuai kondisi dan kepentingan. Maka jika kita dapati ada bentuk sistem pemerintahan lain, yang lebih baik selain demokrasi tentu kita bisa beralih padanya.

Berbagai kritikan pernah dilayangkan selama sistem ini diterapkan. Tentu kita masih ingat pernyataan yang pernah dilontarkan Mahfud MD dan Rizal Ramli. Sangat menarik untuk dikaji secara mendalam tentang kelayakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Apalagi  kritik tersebut datang  dari tokoh yang pernah terlibat dalam sistem ini.

Berikut pernyataan tersebut.  "Ternyata pemilu tidak menghasilkan pemimpin yang baik, yang mampu memberantas korupsi di lingkungannya, atau mampu bebas dari tindak pidana korupsi. Pak Gamawan (Mendagri) mengatakan lebih dari 50 persen atau 287 kepala daerah terlibat tindak pidana. Saat biaya politik semakin mahal, elite juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong kearah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesiapun bisa jadi iblis juga. "kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi  Mahfud MD " (republika.co.id, 7/10/13).

Pernyataan dari tokoh yang lainnya sebagai berikut. "Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi kriminal karena terlalu mengikuti sistem politik di Amerika Serikakt (AS). Akibatnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin banyak, bukan justru berkurang. Ia menyatakan, partai politik (parpol) di AS tidak dibiayai negara. Dengan begitu, partai di negeri Paman Sam tersebut dapat mengumpulkan dana dari rakyat atau perusahaan. Indonesia disebut berlagak menerapkan sistem itu. Menurutnya, pembiayaan parpol oleh negara bakal berdampak positif. Artinya, parpol tak lagi sibuk mencari duit. Demokrasi kemudian bekerja untuk perbaikan kehidupan rakyat. Dikatakan, demokrasi sekarang hanya untuk memperkaya elite di legislatif dan eksekutif" kata Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.  (Beritasatu.com,15/01/19)

Pernyataan 2 tokoh tersebut seharusnya menyadarkan kita jika, sistem demokrasi adalah sistem yang rusak dan merusak. Sebagai mantan pelaku dari sistem demokrasi kedua tokoh tersebut  tentu bisa merasakan dan menilai dengan objektif sistem demokrasi yang sedang diterapkan.

Lantas untuk apa masih berharap dan bertahan jika sistem ini menghasilkan kerusakan? Mengapa tidak beralih kepada sistem yang lain? Yaitu sistem Islam. Jika muncul pertanyaan kenapa harus sistem Islam? Karena kita muslim,  wajar saja jika menginginkan diatur dengan islam. Bukankah islam agama yang sempurna. Islam memiliki aturan yang lengkap untuk mengatur kehidupan termasuk sistem pemerintahan. Selain itu islam hadir untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Tidak hanya bagi muslim tapi juga non muslim. Dan ini telah terbukti oleh sejarah kegemilangan peradaban Islam oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para  khalifah.

Jika seseorang sudah menilai dan membuktikan bahwa demokrasi adalah sistem yang lemah bahkan rusak dan merusak, kenapa masih ingin tetap masuk di dalamnya? Tak bisa pugkiri godaan harta, tahta dan materi lainnya sungguh besar dalam sistem demokrasi. Jika seseorang tidak memiliki keimanan yang kuat tentu akan terbujuk rayu untuk kembali berkiprah dalam Demokrasi, sekalipun pernah mengkritik tajam sistem tersebut.

Bagi pihak yang memiliki kepentingan dan haus kekuasaan serta materi tentu menyambut riang rencana pilkada serentak 2020 yang akan tetap diadakan. Karena mereka tidak akan kehilangan kesempatan agar kepentingannya tercapai. Pilkada ditengah pandemi menegaskan pihak penguasa ingin mengamankan posisi kekuasaannya. Rencana pilkada  serentak ditengah pandemi covid 19 sungguh menunjukkan minimnya empati penguasa negeri. Padahal kondisi masyarakat saat ini sungguh memprihatinkan.

Bagaimana tidak,  ada banyak rakyat yang terdampak pandemi baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Ketidak seriusan penguasa menyelesaikan pandemi covid 19 terlihat dari jumlah kasus yang terus meningkat meskipun berbagai upaya sudah dilakukan. Tapi belum memberikan hasil yang berarti. Lagi-lagi ini menjadi bukti gagalnya penguasa negeri demokrasi melihat akar masalah dan menetapkan solusi atas pandemi.

Jika pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan maka akan menghabiskan dana besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pemilu tidak hanya menghabiskan dana besar tapi juga menelan korban. Bukankah menyelamatkan nyawa manusia lebih mendesak dan utama dibandingkan pelaksanaan pilkada? Alangkah bijaknya jika dana pilkada tersebut dialihkan untuk menyelamatkan kesehatan dan ekonomi rakyat saja. Tapi ini  mustahil dilakukan penguasa karena penundaan pilkada akan menjadi penghalang mereka untuk duduk disingasana istana negara.

Lantas para pemimpin ini sesungguhnya dipilih untuk kepentingan siapa? Tidakkah semua masalah yang muncul sebelum-saat-sesudah pesta  demokrasi alias pemilu/pilkada tersebut menyadarkan kita bahwa demokrasi bukanlah sebuah sistem yang benar untuk diambil dan dijalankan!

Jika kita mau jujur, tidak ada perbedaan yang berarti  bagi rakyat saat ini ada penguasa ataupun tidak. Faktanya rakyat tetap saja mengurusi dirinya sendiri, membiayai dan menjamin dirinya sendiri. Menjamin kesehatan sendiri, menjamin pendidikan sendiri,  menjamin keamanan sendiri. Semua serba bayar secara mandiri.

Lihat saja komersialisasi tes Covid 19 yang harganya selangit. Hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses. Masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi hanya bisa gigit jari. Dari penjelasan ini, menyadarkan kita bahwa demokrasi telah gagal sebagai sebuah sistem pemerintahan. Maka kita membutuhkan sebuah sistem pengganti. Sistem yang sohih (benar) dari Sang Pencipta Alam. Yaitu sistem pemerintahan islam

Rasulullah SAW merupakan suri teladan bagi umat muslim sebagaimana firman Allah SWT : “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”(QS. Al-Ahzab 21)

Jika umat muslim menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan maka umat muslim harus berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh beliau. Pada masa Rasulullah SAW pelaksanaan Islam tidak hanya berpusat pada ibadah ritual saja melainkan juga mencakup sistem hukum dan persanksian, sistem pendidikan,  sistem kesehatan, sistem pemerintahan dan sistem kehidupan lainnya.

Maka pada pembahasan ini berkaitan dengan sistem kesehatan (penanganan Covid 19) dan sistem pemerintahan (pelaksanaan pilkada). Seharusnya dikembalikan pada sudut pandang islam berdasarkan tuntunan syariat yang datang dari Allah.

Pemberlakuan semua sistem tersebut didukung oleh adanya sebuah Negara. Para Khalifah juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan. Memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas.

Sejarawan Kristen yang bernama T.W. Arnold dalam bukunya “The Preaching of Islam: A History of Propagation of The Muslim Faith” mengatakan bahwa “Perlakuan terhadap warga Kristen oleh Pemerintahan Khilafah Turki Utsmani selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.”,

Dapat dilihat bahwa peradaban Islam membawa begitu banyak kemajuan ilmu pengetahuan hingga kesejahteraan kepada umat yang merupakan hikmah dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih diantara kalian, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa.” (QS. An-Nur 55).

Ini kondisi yang sangat mendesak untuk segera meninggalkan sistem demokrasi. Sistem yang rusak dari awal kelahirannya, karena aturannya berasal dari akal manusia. Efek penerapannya sudah diakui menghasilkan kerusakan. Tidak ada alasan lagi untuk menunda bersegera beralih kepada sistem kehidupan yang datang dari Allah SWT. Zat yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Pasti akan mendatangkan kebaikan untuk manusia baik muslim dan non muslim. Bukankah ini yang dibutuhkan seluruh manusia saat ini?*

 

 

Penulis adalah: Aktivis Dakwah Islam, Jambi*

Artikel Rekomendasi