Mengorbankan Kaderisasi Mengintip Peluang Menang “intrik menuju BH 1 Provinsi Jambi”

Oleh: Tutie Rosmalina*

 

 

Dua minggu terakhir kita disibukkan dengan berita dan kabar saling dukung dan usung kandidat gubernur dan wakil gubernur Jambi oleh partai politik, intrik yang dimainkan tidak kalah membuat kita ternganga dan mengucapkan, “luar biasa kejam pertarungan kali ini”. Para pertarung mulai melakukan soan soan politik dan keliling ke petinggi partai untuk mendapatkan kertas sakti berupa surat dukungan dari partai politik sebagai tiket maju, belum ada yang bisa bernafas lega karena aksi saling intip.

Secara jumlah suara dan partai baru pasangan Haris- sani yang melangkah pasti dengan jumlah dukungan yang cukup dari partai politik, sementara kandidat lain belum bisa bernafas lega, misalnya CE- Ratu (CERAH) pasangan ini masih bernafas satu satu, walau sudah melakukan sesi foto dengan berbagai atribut yang seolah memberi sinyal bahwa pasangan ini akan di dukung oleh Golkar dan PDI Perjuangan, manuper dari dalam partai juga tidak kalah seru, karena Ratu munawarah bukan lah kader PDI-P melainkan kader PAN yang belum mendapatkan perahu dari partainya. Sementara di dalam partai PDI – P sendiri mengisyaratkan minimal memegang 3 tahun kartu anggota partai politik PDI-P, mungkinkah ini intrik yang sedang dimainkan oleh partai untuk menghitung peluang menang kandidat yang diusung dalam pilkada Gubernur dan wakil gubernur Jambi melihat hasil survei yang pantastik semata, atau akan mempertahankan kaderisasi yang dibangun selama ini.

Walau dalam realitas politik tidak ada larangan menaturalisasi pemain untuk mencapai kemenangan, untuk apa mempertahankan pemain lama jika kemenangan sulit untuk diraih, setidaknya itu adalah hal yang wajar dalam pergulatan dunia politik, biasa saja jika mereka yang baru bergabung di partai politik atau bahkan anak dan kerabat dari fungsionaris partai politik menjadi kader yang diusung untuk menggapai suara terbanyak (Menelusuri Tembok Tembus Pandang, 2010,Pesada) demi sebuah kemangan. Hal ini mungkin dilakukan walaupun merusak pertahanan didalam, kemungkinan suara partai terbelah juga besar, ini menuntut ke ahlian lebih para petinggi partai di daerah untuk meredamnya, mungkinkah mengusung diluar kader partai demi kemenangan semata atau rela mengusung kader partai walau menang sulit di raih, bahkan mengusung kader, akomodasi pergerakan partai semakin besar, cost politik membengkak, karena harus membangun prame dan merintis elektabilitas dari Nol. Pilihannya ada pada ketua DPP partai politik itu sendiri, memenangkan pertarungan dengan jalan landai atau mengalah dengan prinsif mempertahankan idealisme, walau naif terasa hal itu ditempuh didalam dunia perpolitikan.

Konstitusi menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik, proses pencalonan Gubernur  dan wakil Gubernur pun diajukan oleh partai atau gabungan partai politik. Namun hal lain yang dibutuhkan adalah citra individu, rekam jejak, dan kecenderungan politik uang juga tidak kalah seksi bermain di ranah ini untuk memenangi suara pemilih. Bagaimana meramu semuanya untuk menggapai kemenangan.

Boleh saja salah satu partai politik berpaku pada seoarang kandidat yang sudah memiliki trah dan elaktabilitas yang baik di provinsi Jambi, namun di harapkan. Kandidat ini bukan hanya prempuan yang dipasangkan sebagai pelengkap semata, masyarakat tidak tahu kenapa prempuan itu diusung, tidak mengenal rekam jejaknya, bagaimana visi membangunya, dan apa kontribusi yang akan diberikan dalam pembangunan provinsi Jambi 5 tahun kedepan. Bukan hanya diusung lalu menang, namun visi dan missi membangun harus jelas, berwawas dan berpihak kepada kaum minoritas.

Dalam kenyatannya masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu membawa bukan hanya perubahan, melainkan pencerahan, perubahan yang mengakar, pada lapisan nilai dan pola fikir masyarakat (midset) yang dapat mengendalikan pada tataran prilaku, sungguh sangat tidak diaharapkan adanya pasangan kandidat BH 1 hanya mementingkan kemenangan saja namun menisbikan hal lain seperti perubahan, permainan politik uang dan gaya kepemimpinan yang tidak berpihak kepada perubahan sosial masyarakatnya, karena mengubah sosial masyarakat akan lebih sulit dilakukan ketimbang pertarungan menang kalah semata.

Para petinggi partai harus benar benar jeli memilih kader asli partai atau naturalisasi dengan memperhatikan hal tersebut diatas, ditambah lagi dengan kondisi konstituen partai dibawahnya, konstituen pasti akan mendelegasikan suaranya sebagai perwakilan keputusannya di tingkat parlemen, keterwakilan suara rakyat semestinya harus di apresiasi dengan memilihkan calon kandidat dengan jeli dan tepat, meminimalisir perpecahan dan memperbesar peluang menang, tentu itu yang diharapkan.

Pertarungan akan semakin sengit, namun kejelianlah yang akan menjadi obat penawarnya, semua memiliki peluang yang sama belum ada rasanya salah satu kandidat yang memiliki peluang menang diatas rata rata, semua masih memililki nilai Zero. Semua bisa bertarung dan semua mungkin untuk menang., hanya bagaimana meramu, dari sisi kaum melenial, keterwakilan prempuan dan kelompok minoritas lainnya, kaum santri dan kepentingan para koperetion dalam mengendalikan kepemimpinan provinsi Jambi 5 tahun kedepan.

Pada akhirnya saya berharap pemimpin kader mampu memberiokan pilihan terbaik kepada konstituennya, tidak melakukan manuper dan keuntungan sepihak saja, tetapi bisa meramu semua jenis kepentingan dan mengolahnya menjadi perubahan pola fikir dan pola pandang kepada perubahan, sikososial masyarakat yang prulal dan atmosfer politik yang stabil sangat diharapkan menjelang Pilkada 2020 di provinsi Jambi, bukan hanya sebatas kader non kader dan atau menang kalah semata.  Insyaallah jambi lebih baik.(*)

  

 

Penulis adalah: Sekretaris Jenderal Peduli Serumpun Jambi/Pekerja Sosial Anak*

Artikel Rekomendasi