SAH : Perlu Monev Efektivitas Subsidi Gaji Pekerja Dalam Menangkal Resesi

JAMBERITA.COM- Anggota Komisi IX DPR Sutan Adil Hendra (SAH) meminta segera dilakukan monitoring dan evaluasi (MONEV) efektivitas subsidi gaji pekerja sebagai ‘Vaksin’ Ekonomi Tangkal Resesi.

"Sejak Indonesia diserang Pandemi COVID-19 pada 2 Maret 2020, pemerintah bolak-balik menambah anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Awalnya, pemerintah hanya memberikan anggaran Rp 18 triliun, namun dalam sekejap angkanya membengkak hingga Rp 695,2 triliun," ungkapnya ketika menyerahkan bantuan makanan tambahan untuk masyarakat di Jambi (5/10) kemarin. 

Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra ini, kenaikan tersebut menyusul makin tingginya eskalasi penyebaran COVID-19. Alhasil kebutuhan dana segar pemerintah juga meningkat.

"Terbaru pemerintah mengeluarkan program subsidi gaji pekerja/ buruh formal yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan," ungkapnya. 

Menurut Bapak Beasiswa Jambi ini, pemerintah ingin masyarakat punya uang untuk dibelanjakan. Kalau masyarakat ‘belanja’, maka perekonomian akan bergerak dan menimbulkan efek domino. Faktanya, aktivitas seperti berbelanja di warung memang memiliki dampak signifikan sampai kepada perusahaan kelas kakap.

“Subsidi ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja/ buruh serta mendongkrak konsumsi sehingga menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Dari segi efektivitas, SAH menilai program ini memang relatif lebih valid karena semua calon penerima subsidi telah terinventaris dalam data BPJS Ketenagarkerjaan. Sehingga, program ini memudahkan pemerintah dalam hal distribusinya.

Di balik kemudahannya, subsidi gaji ini berpotensi menimbulkan persoalan lain. Sebab, tidak semua perusahaan telah mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, peluang untuk terjadinya kecemburuan sosial bahkan antar karyawan di satu perusahaan yang sama akan besar, ini yang perlu kita monitoring dan evaluasi.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi