Sungai Nibung, Simbol Hidupnya Kerukunan Beragama di Provinsi Jambi

PANAS terik matahari begitu terasa saat kami tiba di Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjabbar Minggu (1/11/2020).

Kelurahan yang berada jalan lintas Jambi-Kualatungkal ini memang berbeda dibandingkan kelurahan lainnya yang ada di Kota Kualatungkal, ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

Ini karena sejumlah rumah ibadah terlihat tegak berdekatan. Ada klenteng, vihara, gereja dan masjid. Bahkan juga ada dua pesantren berdiri di kawasan ini. Yakni Pondok Pesantren Albaqiyatush Shalihat dan Riyadusshalihin. Jaraknya pun hanya hitungan meter saja.

Sesekali suara azan dari Toa masjid, suara lonceng dan wangi dupa dari Klenteng dan Vihara serta suara nyanyian dari gereja menyatu di langit Kelurahan Sungai Nibung.

Tidak hanya itu, berdiri pula TK, SD, SMP Xaverius yang juga hanya dua ratusan meter dari tempat berdirinya rumah ibadah dan pesantren ini. Ada yang bersebrangan dan ada yang berdampingan.

Meski berdekatan, tidak pernah terdengar ada gesekan antar umar beragama. Bahkan mereka saling membantu ada kegiatan.

Seperti saat haul Syekh Abdul Qadir Jaelani yang digelar setiap tahunnya. Acara yang dihelat Pondok Pesantren Albaqiyatush Shalihat itu selalu dihadiri ribuan orang.

Jika acara ini digelar, maka kelenteng dan vihara yang berada di sekitar akan membuka gerbangnya untuk menyediakan parkir bagi para pengunjung.

Tidak hanya fasilitas parkir, tapi juga mereka juga menyediakan makanan kecil dan minuman kemasan.

Kelurahan Sungai Nibung merupakan Kelurahan Pemekaran dari Kelurahan Tungkal Harapan, yang dimekarkan pada tahun 2012 berdasarkan Perda Nomor 22 tahun 2011 tanggal 25 November 2011.

Kelurahan Sungai Nibung terbentuk sejak tanggal 20 Juli 2012 dan saat ini terdiri dari 10 RT dan memiliki luas wilayah 11,08 Km2 atau 1.108 Ha.

Karena antar umat beragama bisa berdampingan akhirnya Kelurahan Sungai Nibung berhasil menjadi Kampung Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tanjab Barat.

“Iya. Disini tidak pernah ada gesekan. Karena semuanya membaur,” kata Agus, salah satu warga Kualatungkal yang ditemui Minggu (1/11/2020).

Makanya, meski rumah ibadah berdekatan hanya hitungan meter, namun setiap acara tidak saling menganggu. Bahkan, saling membantu jika dibutuhkan. “Makanya, ditetapkan sebagai Kelurahan Kerukunan beragama,” tambahnya.

Tuan Guru KH Abdul Hakim Bin Syekh M Ali Pengasuh Pondok Pesantren Albaqiyatush Shalihat mengatakan hubungan harmonis yang terjalin antar empat penganut keyakinan agama yang berbeda, yakni Islam, Kristen, Konghucu dan Budha sudah berlangsung sejak lama.

Wujud nyata dari hubungan harmonis dan toleransi beragama terlihat pada saat haul tahunan digelar di Ponpes Albaqiyatush Shalihat.

Pihak pengelola Klenteng dan Gereja menyediakan halaman rumah ibadah mereka untuk dijadikan lokasi parkir ribuan kendaraan para jamaah yang menghadiri perongatan Haul Syekh Abdul Qodir Jailani dan KH M Alin Bin Syekh Abdul Wahab.

Bukan hanya sebatas membolehkan parkir kendaraan roda dua dan roda empat. Pihak pengelola Kelenteng melalui Yayasan Budhi Luhur juga membantu menyediakan air minum gratis bagi peserta Haul.

"Sudah berlangsung lama belasan tahun. Sekitar 15 tahun hubungan saling pengertian ini terjalin dengan kerelaan menyediakan tempat parkir, dan ngasih minuman bagi warga dan jamaah kiya yang hadir dan datang dari jauh berbagai daerah," kata KH Abdul Hakim, Mursyid Tarekat Qodiriyah Wa Naqsabandiyah, Selasa (3/11/20).

Hubungan baik antara warga dan penganut empat keyakinan ini, kata KH Abdul Hakim berlangsung secara alami tanpa ada arahan dan perintah dari pemerintah, maupun kesepakatan tertulis antar warga Kabupaten Tanjab Barat maupun warga Kelurahan Sungai Nibung di mana 4 bangunan besar rumah ibadah berdiri.

"Semua mengalir begitu saja secara spontan dan alami. Saling tolong-menolong, bahu-membahu dalam hal kemanusiaan," tandas KH Abdul Hakim.

Sementara itu, di Klenteng, Kuang Kong Bio Minggu 1 November 2020 terlihat sedang ada kegiatan. Pengurus Klenteng Sugianto mengatakan jika mereka sedang merayakan ulang tahun klenteng yang ke-15. “Kebetulan sedang ulang tahun, jadi ibadah bersama,” katanya ramah saat menemui kami di tepi rumah ibadah ini.

Mengenakan masker, Sugianto bercerita soal keberagamaan di Kelurahan Nibung yang kemudian menobatkan kelurahan ini menjadi symbol Kerukunan beragama di Tanjabbar bahkan di Provinsi Jambi.

“Disini memang rumah ibadah berdekatan. Tapi tidak pernah saling menganggu. Kami selalu rukun karena meski kami berbeda etnis, agama tapi kita sama-sama orang Tanjabbar,” katanya.

Apalagi klenteng ini memiliki lahan parkir yang luas. Makanya, jika ada kegiatan masyarakat disini meski kegiatan dari agama yang berbeda, maka biasanya pihaknya langsung menfasilitasi parkirnya.

“Kebetulan kami punya lahan aprkir yang luas. Memang dipersiapkan untuk mobil umat jangan sampai terganggu,” kata Sugianto.

Makanya, selain lahan parkir untuk kegiatan keagamaan umat sendiri, juga diperuntukkan bagi umat lain yang memang membutuhkan seperti pada kegaitan Haul Syekh Abdul Qadir Jaelani. Biasanya yang datang bisa ribuan dan memenuhi pinggir jalan. Maka biasanya Ia membuka pagar klenteng agar mereka juga bisa parkir di halaman.

Siapa yang punya ide ini? Sugianto mengaku itu ilham dari dewa. “Dari dewa ini yang mengusulkan. Kita hanya menjalankan ilham yang maha kuasa, mohon petunjuk bukan kemauan kita,” lanjutnya.

Bahkan tidak hanya menyediakan parkir, sejumlah umat pun juga menyumbangkan makanan kecil dan minuman kemasan untuk masyarakat. Mereka membagikan ke warga yang datang untuk mengikuti kegiatan haul.

“Umat yang nyumbang. Karena yang datang bukan orang Tungkal saja. Tapi juga dari luar tungkal. Maka kami menyediakan minuman dan makanan kecil supaya tidak sulit cari makanan karena jauh,” lanjutnya.

Kegiatan ini pun sudah berjalan 15 tahun. “Ini bukan permintaan panitia. Tapi memang dari kami sendiri. Kita saling menghormati dan saling menghargai,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Tanjab Barat, Hasbi menuturkan bahwa yang menjadi salah satu pertimbangan kemenag mengusulkan Keluran Sungai Nibung layak menjadi Kelurahan Sadar Kerukunan didasari karena, melihat dari pola interaksi dan pergaulan masyarakat setempat yang dinilai sangat tinggi praktik toleransi beragama dan kehidupan sosial bermasyarakatnya ditengah keberagaman yang sudah berlangsung sejak lama.

Terbukti dengan terjaganya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kelurahan Sungai Nibung selama ini tanpa terjadi pergesekan meski didiami oleh masyarakat yang majemuk baik dalam hal keyakinan beragama maupun etnis.

Dalam hal kehidupan beragama tergambar dari tegak kokohnya 4 rumah Ibadah Masjid, Gereja, Vihara dan Kelenteng di Kelurahan Sungai Nibung. Keberadaan Masjid, Vihara, klenteng, gereja, dan dua Pondok pesantren Albaqiyatush Shalihat dam Ponpes Riyadush Shalihin berdampingan dengam sekolah Katolik Xaverius.

Sementara keberagaman etnis dan suku pada seputaran wilayah Kelurahan Sungai Nibung ditempati oleh berbagai etnis. Mulai dari etnis Melayu, Jawa, Banjar, Bugis, China, India, Padang dan Batak.

"Saat itu Kelurahan Sungai Nibung kita masukan, usulkan sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan ke Kanwil Kemenag Provinsi Jambi. Lalu dinilai oleh kanwil bersaing dengan daerah lain. Setelah dilakukan penilaian hasilnya Kelurahan Sungai Nibung memang patut disebut sebagai Kelurahan Sadar Keruknan dan diresmikan sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan, karena mereka selama ini hidup rukun," terang Hasbi, Rabu (4/11/20).

Hasbi menuturkan bahwa pencanangan dan peresmian Kelurahan Sungai Nibung menjadi Kelurahan Sadar Kerukunan diawali dengan diusulkannya 2 tahun lalu oleh Pemerintah Daerah melalui Kemenag Tanjab Barat.

"Prosesnya sekitar selama 1 tahun. Setelah melewati proses administrasi, tim turun dari Kanwil Provinsi Jambi melakukan penilaian dan dari hasil penilaiam tim yang turun bersaing dengan Kabupaten lainnya se-Provinsi Jambi, akhirnya terpilih kelurahan Sungai Nibung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kemudian dikukuhkan sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan," jelas Kamenag Hasbi.

Sementara, Sekretaris FKUB Tanjab Barat, Ferdi Effendi memaparkan bahwa peresmian Kelurahan Sungai Nibung menjadi Kelurahan Sadar Kerukunan pada tahun 2018.

Ini karena melihat kerukunan warga selama ini. Bahkan terbukti saat penyelengaraan haul maupun kegiatan sosial lainnya.

"Memang ada semacam hal luar biasa saat haul ada semacam kearifan lokal dimana semua bergerak saling bantu baik dari pihak pengurus kelenteng maupun vihara memberikan minuman air mineral gratis, parkir di halaman rumah ibadah mereka. Tanpa ada yang menyuruh atau memerintahkan. Semua berjalan penuh toleransi, rukun dan damai," ujarnya.

Kabupaten Tanjabbar sendiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km² dengan populasi 320.108 jiwa pada tahun 2019 dan ibukotanya ialah kota Kualatungkal, yang letaknya berada di kecamatan Tungkal Ilir.

Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 138 desa. Sebelumnya, kabupaten ini bergabung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian dimekarkan membentuk Kabupaten Tanjung Jabung.

Sekilas Tentang Sejarah Tanjabbar

Dalam sejarah yang kami kutip di website pemerintah kabupaten Tanjabbar, kabupaten ini memang sudah beragam.

Sebelum abad ke-17 di Tanah Tungkal ini sudah berpenghuni seperti Merlung, Tanjung Paku, Suban yang sudah dipimpin oleh seorang Demong, jauh sebelum datangnya rombongan 199 orang dari Pariang Padang Panjang yang dipimpin oleh Datuk Andiko dan sebelum masuknya utusan Raja Johor.

Kemudian memasuki abad ke-17 ketika itu daerah ini masih disebut Tungkal saja, daerah ini dikuasai atau dibawah Pemerintahan Raja Johor. Dimana yang menjadi wakil Raja Johor di daerah ini pada waktu itu adalah Orang Kayo Depati.

Setelah lama memerintah Orang Kayo Depati pulang ke Johor dan ia digantikan oleh Orang Kayo Syahbandar yang berkedudukan di Lubuk Petai.

Setelah Orang Kayo Syahbandar kemudian diganti lagi oleh Orang Kayo Ario Santiko yang berkedudukan di Tanjung Agung (Lubuk petai) dan Datuk Bandar Dayah yang berkedudukan di Batu Ampar, daerahnya meliputi Tanjung rengas sampai ke Hilir Kuala Tungkal atau Tungkal Ilir sekarang.

Memasuki abad ke- 18 atau sekitar tahun 1841-1855 Tungkal dikuasai dan dibawah Pemerintahan Sultan Jambi yaitu Sultan Abdul Rahman Nasaruddin.

Pada saat itu kesultanan Jambi mengirim seorang Pangeran yang bernama Pangeran Badik Uzaman ke Tungkal yaitu Tungka Ulu sekarang.

Kedatangannya disambut baik oleh orang Kayo Ario Santiko dan Datuk Bandar Dayah.

Setelah terbukanya Kota Kuala Tungkal maka semakin banyak orang mulai datang, sekitar tahun 1902 dari suku Banjar yang berimigrasi dari Pulau Kalimantan melalui Malaysia.

Mereka ini berjumlah 16 orang antara lain : H.Abdul Rasyid, Hasan, Si Tamin gelar Pak Awang, Pak Jenang, Belacan Gelar Kucir, Buaji dan kemudian mereka ini berdatangan lagi dengan jumlah agak lebih besar yaitu 56 orang yang dipimpin oleh Haji Anuari dan iparnya Haji Baharuddin.

Rombongan 56 orang ini banyak menetap di Bram Itam Kanan dan Bram Itam Kiri. Selanjutnya datang lagi dari suku Bugis, Jawa, Suku Donok atau Suku Laut yang banyak hidup dipantai/laut, dan Cina serta India yang datang untuk berdagang.

Pada tahun 1901 kerajaan Jambi takluk keseluruhannya kepada Pemerintahan Belanda termasuk Tanah Tungkal khususnya di Tungkal Ulu yang Konteleir jenderalnya berkedudukan di Pematang Pauh.

Sehingga pecahlah perperangan antara masyarakat Tungkal Ulu dan Merlung dengan Belanda. Karena mendapat serangan yang cukup berat akhirnya pemerintah Belanda mengundurkan diri dan hengkang dari wilayah itu.

Perperangan itu dipimpin oleh Raden Usmananak dari Badik Uzaman. Raden Usman kemudian wafat dan dimakamkan di Pelabuhan Dagang.

Selanjutnya muncullah Pemerintahan Kerajaan Lubuk Petai yang dipimpin oleh Orang Kayo Usman dan Lubuk Petai kemudian membentuk pemerintahan baru.

Pada waktu itu dibentuklah oleh H.Muhammad Dahlan Orang Kayo yang pertama dalam penyusunan pemerintahan yang baru.

Orang Kayo pertama ini pada waktu itu masih diintip dan diserang oleh rombongan dari Jambi.

Ia diserang dan ditembak dirumahnya lalu patah. Maka bernamalah pemerintahan itu dengan Pemerintahan Pesirah Patah sampai zaman kemerdekaan.(Hengki Firmansyah)

Artikel Rekomendasi