JAMBERITA.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM terus mendorong pemerintah daerah untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor informal (pekerja bukan penerima upah).
Hal ini menurut anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu bertujuan agar pekerja mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
Pernyataan ini disampaikan bapak beasiswa Jambi tersebut pada acara Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Kementerian Tenaga Kerja (15/11) kemarin.
" Jika mengacu data jumlah pekerja informal lebih banyak dibanding pekerja formal (pekerja penerima upah). Namun, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja formal, " ungkapnya.
Padahal, menurut SAH, baik pekerja formal maupun informal, sama-sama memiliki risiko dalam bekerja. Apalagi dalam kondisi pandemi yang membuat siapa pun seharusnya perlu mendapatkan jaminan sosial.
"Para pekerja seperti guru honorer, guru ngaji, marbot masjid, pengemudi ojek online, nelayan, petani, mereka semua sangat rentan dalam melakukan pekerjaan. Jadi ini penting untuk pemerintah daerah memberikan perlindungan sosial baik ke depannya," tandasnya.(*/sm)
SAH Ingatkan Bahaya Fitnah, Jangan Rusak Kehormatan Sufmi Dasco Ahmad
SAH Minta DPC Gerindra Perkuat Konsolidasi Akar Rumput hingga Desa dan Dusun
SAH Tegaskan Program Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Cara Prabowo Putus Rantai Kemiskin
Sidang Praperadilan Ketua KPU Tanjabtim, Kejari Sebut DPO Dilarang Ajukan Praperadilan
Digeruduk Mahasiswa Pertanyakan Prosedur Penyidikan KPU Tanjabtim, Ini Penjelasan Kejati
Danrem 042/Gapu Hadiri Penertiban Kawasan Hutan di Riau, Izin PT RAPP Dicabut Pemerintah



