Politik Identitas Etnis dalam Demokrasi

Oleh : Noviardi Ferzi*

 

 

 

Pertama kali batasan tentang politik identitas dicetuskan oleh feminis kulit hitam Barbara Smith dan Combahee River Collective pada tahun 1974. Pada awalnya politik identitas berawal dari kebutuhan untuk membentuk kembali gerakan-gerakan yang selama ini mengutamakan kesamaan yang monoton dari pada nilai strategis perbedaan. 

Demokrasi di tengah masyarakat yang plural tidak selalu mulus. Kita menghadapi berbagai persoalan. Harus diakui pesta demokrasi seperti pemilihan kepala negara dan kepala daerah langsung turut mendorong politik identitas. 

Kehidupan bangsa Indonesia menghadapi tantangan, salah satunya adalah merebaknya politik identitas yang mengedepankan identitas golongan atau simbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik.

Politik identitas yang dimaksud adalah politisi yang mengedepankan identitas seperti suku, ras, agama, dan identitas kedaerahan untuk meraih suara terbanyak ketimbang program kerja yang paling baik untuk kepentingan masyarakat atau politik yang berorientasi kerja.

Strategi Alami Politik

Politik identitas pada dasarnya sesuatu yang alamiah, nilai dan keyakinan yang ada dalam diri setiap manusia. Hanya, saja tingkat pendidikan, hukum, regulasi, nilai dan pemahaman tiap manusia pada setiap region bahkan negara kesadaran untuk tidak mengkedepankan ini menjadi pembeda.

Buruknya, politik identitas yang membuat masyarakat terpecah, mereka tidak lagi peduli bagaimana mengembalikan agar masyarakat bersatu kembali sebagai bangsa yang berbeda tetap satu tujuan, Bhineka Tunggal Ika.

Dalam rangka memuluskan politik identitas di atas, tidak jarang para politisi memproduksi ragam berita bohong 

yang mendorong ujaran kebencian dan menyumbang perpecahan di masyarakat. Berita bohong, atau lebih dikenal dengan sebutan hoax, sengaja dibuat tim para pemenang untuk menjatuhkan lawan politik 

dengan ragam berita bohong.

Sebelum masa media sosial berkembang, 

berita bohong lebih banyak beredar dari mulut ke mulut dan terbatas di masa atau wilayah tertentu. Seiring pertumbuhan internet, media sosial pun berkembang luas dankarenanya berita bohong pun tumbuh dan berkembang. Berita bohong tidak lagi terkendali ketika media sosial kini berada di tangan para penggunanya melalui telepon genggam pintar (smart phone). Asal terhubung internet, semua informasi baik berita kredibel maupun berita bohong beredar. 

Politik Etnisitas

Identifikasi identitas etnik yang lazim dilakukan pada masyarakat multi etnik senantiasa diarahkan pada situasi dan konteks dimana seseorang berada.

Dalam konteks politik, terutama dalam pilkada, identifikasi identitas etnik menjadi hal penting dalam aktifitas politik. Identitas etnik adalah sesuatu yang problematik ketika dihadapkan dengan komunikasi politik, terutama dalam sistem pemilu yang demokratis. Hal tersebut bisa menjadi pembeda atau ko-identifikasi bagi pihak-pihak yang menggunakannya untuk tujuan meraih dukungan politik.

Pada awalnya politik identitas etnis lebih mengarah pada gerakan kaum yang terpinggirkan dalam kondisi sosial, politik dan kultural tertentu dalam masyarakat.

Dalam perjuangan politiknya, penggunaan identitas etnis memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan. Secara operasionalnya, politik identitas etnis adalah konsep kunci dalam arena politik yang memanfaatkan penggolongan manusia berdasarkan perbedaan yang disebabkan oleh ketimpangan atau ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi, kekuasaan, wilayah, peluang kerja. Mendukung ini, Usman Hamid salah seorang aktivis demokrasi mengatakan politik identitas di Indonesia telah digunakan sebagai alat untuk mengembalikan distribusi sumber daya.

Saat ini politik identitas tidak dapat dihindari di dalam demokrasi. Bahkan politik identitas merupakan sebuah fenomena politik yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya dengan pola dan karakteristik sesuai dengan konteks yang terjadi di negara tersebut.

Dalam demokrasi, politik identitas merupakan tindakan pengorganisasian identitas tertentu secara politis yang sering kali digunakan dalam rangka penyaluran aspirasi untuk memengaruhi baik kebijakan maupun tujuan kekuasaan. “Bila politik identitas digunakan secara berlebihan dan dimanipulasi dengan cara membenturkan identitas lain, tentunya akan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.

Lalu, apakah Politik Identitas Baik?, dalam hal ini Francis Fukuyama menyebut politik identitas sebagai salah satu "ancaman utama" yang dihadapi demokrasi, mengalihkan energi dan berpikir jauh dari masalah yang lebih besar, seperti meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi. "Bagaimana kita bisa bersatu dalam sesuatu yang besar, ketika kita terus membelah diri menjadi faksi-faksi yang lebih kecil? “Di jalan ini terletak, pada akhirnya, kehancuran dan kegagalan negara,” Fukuyama memperingatkan.

Jika logika politik identitas adalah untuk membagi kita menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, urutan itu berakhir dan tak terhindarkan dengan identitas satu. Dan satu-satunya cara untuk melindungi dan menjunjung tinggi individu dan setiap individu, adalah melalui hak dan prinsip yang luas, mencakup semua. Jadi, menurut Fukuyama, daripada menuju politik identiitas, kita harus bergerak menuju politik solidaritas. Tetapi agar solidaritas itu bertahan, ia harus bergulat dengan politik identitas. Politik identitas, dengan segala kekurangannya, tidak bertentangan dengan visi nasional yang menyeluruh menjadikan kita satu. 

Politik identitas yang berlebihan akan bermuara pada konflik SARA, tidak saja berimplikasi pada kualitas demokrasi tapi juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Idealnya identitas yang dibawa ke dalam politik tersebut diperankan dalam koridor etika dan moral, sehingga tidak ada hak orang lain yang dilanggar serta tidak mengganggu ketertiban umum.

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya melek politik dan hukum, ditambah lagi derasnya arus informasi tanpa filter, maka dikhawatirkan merebak sikap emosional yang mudah tersulut sehingga berakibat timbul konflik vertikal maupun horizontal yang justru akan merugikan keutuhan bangsa Indonesia. Kondisi Indonesia yang multi identitas jangan sampai menjadi sumber disintegrasi. Beragam identitas yang ada di Indonesia justru merupakan kekuatan utama bagi kemajuan bangsa.

 

 

* Pengamat

Artikel Rekomendasi