KPK Kembali Rapat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kali Ini Bersama UKBPJ

JAMBERITA.COM - Setelah rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terkait dengan perkembangan pelabuhan ujung Jabung, KPK hari ini kembali menggelar rapat tertutup bersama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa se Provinsi Jambi di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (7/6/2023).

Pantauan Audutorium Rumah Dinas Gubernur Jambi mereka yang hadir, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Edi Suryanto, Gubernur Jambi Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Inspektur Provinsi Jambi, Kepala Biro UKBPJ Setda Provinsi Jambi Novriadi dan ULP se Provinsi Jambi.

Berdasarkan data yang didapat media ini melalui bahan paparan (Pdf), UKBPJ merilis terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terutama mengenai konsulidasi pengadaan Berdasarkan Sistem Rencana Umum Pengadaan Provinsi Jambi per 5 Juni 2023 tidak terdapat paket pekerjaan yang di konsolidasikan. 

Ini berkaitan dengan diterapkannya pelaksanaan pemilihan penyedia melalui e-Purchasing sesuai Instruksi Gubernur Jambi Nomor 6/INGUB/SETDA/PBJ-1.3/2022 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Sumber Data : Link Instruksi Gubernur Nomor 6/INGUB/SETDA/PBJ-1.3/.

Terkait dengan Implementasi E-Purchasing sendiri, UKBPJ menyampaikan realisasi belanja dengan total sebesar Rp 147.117.502.680,- . Itu terdiri dari, Katalog lokal sebesar Rp 93.818.323.822,- dan Bela Pengadaan sebanyak Rp 53.299.178.858,-. Itu merupakan realisasi bela pengadaan se per 5 Juni 2023 ini. Sementara Nominal Transaksi Berdasarkan Jenis - Penyedia Jumlah Transaksi ePurchasing

Katalog UMK yaitu.

UMKM Mikro : 11 % = Rp. 10.360.653.302

UMKM Kecil : 56,7 % = Rp. 53.291.245.994

Non UMKM : 24,8 % = Rp. 23.369.780.187

UMKM Menengah : 7,48 % = Rp7.032.162.339.

Pengadaan langsung melalui Sistem Secara Elektronik (SPSE) dengan total paket langsung pada Sirup Realisasi sebanyak 2.669, realisasi s.d per 5 Juni 2023 , 126 dengan pagu APBD Rp 11.480.233.691, HPS ABPD Rp10.113.211.212,56 dan nilai kontrak Rp2.310.824.418,61 sisa anggaran Rp9.169.409.272,39. Sumber Data : Non Tender Per 05 Juni 2023.

Dalam bahan paparan itu juga dijelaskan bahwa total paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pertanggal 5 Juni 2023 berjumlah 126 Paket Pekerjaan dengan nilai total pagu Rp. 11.480.233.691. Paket yang sudah terkontrak dengan nilai total terkontrak Rp. 2.310.824.418,61.Terdapat selisih nilai berkontrak Rp. 9.169.409.272,39 dikarenakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum menginput data pemenang berkontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE.

Lebih lanjut, mengenai rencana proyek pengadaan Strategis tahun anggaran 2023 yang ada pada perangkat daerah PUPR Provinsi Jambi, pertama soal penanganan banjir di Kota Jambi dengan sistem swakelola di OPD itu sendiri. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa ME+Accessories SPAM Gunung 7 Kabupaten Kerinci, tender proses dari OPD terkait melalui UKPBJ, kemudian Pembangunan Gedung Sentra Diklat Kejati Jambi juga tender melalui UKPBJ, selanjutnya Bedah Rumah 559 Unit, swakelola proses OPD terkait.

Sedangkan pada Dinas Pendidikan (Disdik) terdapat 4 paket proyek yaitu Bantuan Perlengkapan Sekolah SMA dengan status pengadaan E-PURCHASING proses oleh OPD, Bantuan Perlengkapan Sekolah SMK, E-PURCHASING proses OPD, Bantuan Perlengkapan Sekolah SLB E-PURCHASING Proses OPD dab Bantuan Santri Hafidz dan Hafidzah Alquran dengan pengadaan swakelola di proses oleh Disdik sendiri.

Setelah itu, juga terdapat pada Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi yaitu Pembangunan Pabrik Es di Pendaratan Ikan Nipah Panjang dengan status tender yang di proses melalui UKBPJ dan di RSUD Raden Mattaher ada Rehab Gedung VIP PM dan MM menjadi Gedung Pelayanan Jantung Terpadu dengan status tender melalui UKPBJ. 

Itu berdasarkan Sumber Data : SK Gubernur Jambi Nomor 210/KEP.GUB/BAPPEDA/2.1/2023 Tentang Penetapan Proyek Strategis Provinsi Jambi Tahun 2023 Proyek Strategis yang direviu berjumlah 10 (Sepuluh) sesuai jumlah data yang diminta pada MCP KPK Tahun 2023 untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa, diprioritaskan adalah proyek strategis yang belum berproses saat SK Gubernur Jambi terbit.

Selanjutnya, mengenai progres pemilihan penyedia barang/Jasa baik melalui tender, seleksi, penunjukan langsung maupun tender cepat tahun anggaran 2023 dengan Total paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pertanggal 5 Juni 2023 berjumlah 85 Paket Pekerjaan dengan nilai total pagu Rp. 543.000.816.350,48. Yang terdiri dari 61 Paket sudah terkontrak dengan nilai total terkontrak Rp. 494.969.411.384,52, sedangkan 24 Paket masih dalam proses pemilihan.

Dari beberapa point penting tersebut termasuk capaian UKBPJ dalam upaya Percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Menurut mereka, agar percepatan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi TA 2023 dapat terlaksana, ada 4 langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut :

PA/KPA/PPK agar segera menginput dan mengumumkan semua item pekerjaan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2023 melalui aplikasi SIRUP yang dapat diakses melalui www.sirup.lkpp.go.id. Kepada OPD yang telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) agar memproses pengadaan barang/jasa sesuai waktu yang ditetapkan pada RUP.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) segera menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) ke UKPBJ Provinsi Jambi agar proses Tender/Seleksi dapat segera dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL) UKPBJ Provinsi Jambi dan PPK dan PP segera memproses pengadaan Barang/Jasa sesuai waktu yang ditetapkan pada RUP. Terakhir, terkait dengan kendala yang dihadapi yaitu, tidak adanya anggaran terkait dengan bantuan hukum bagi Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) bilamana ada kasus yang dihadapi saat proses pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya, KPK juga melakukan Rapat bersama terkait Tematik sektor pertanahan di Swissbell Hotel bersama Gubernur Jambi dan instansi terkait. Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang diterima media ini, KPK menjadwalkan rapat kegiatan di lingkupan Pemprov Jambi yaitu selama 4 hari kedepan, Senin - Kamis, sejauh ini rapat bersama UKBPJ Setda Provinsi masih berlangsung sehingga berita ini ditayangkan.(afm)

Artikel Rekomendasi