JAMBERITA.COM - Setelah menggelar aksi demo di Kantor Gubenur, Kantor DPRD sampai dengan ke BPN, Selasa (15/8) kemarin, masyarakat Dusun Pematang Bedaro Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi akhirnya juga mengadu kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto.
Tepat setelah Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (16/8). Politisi PDI Perjuangan tersebut langsung menerima audiensi perwakilan masyarakat dari Pematang Bedaro di Ruang Kerja Ketua DPRD Jambi.
Dalam audiensi itu, masyarakat Pematang Bedaro yang didampingi oleh Forum Masyarakat Kumpeh tersebut mengadukan Konflik Lahan antara Masyarakat dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL).
Mereka meminta kepada Edi untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi, sebagaimana keberhasilan Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi sebelumnya yang telah menyelesaikan konflik lahan SAD 113 waktu lalu.
"Tadi setelah rapat paripurna, ada masyarakat yang datang ke kita audiensi terkait dengan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Pematang Bedaro dengan PT FPIL,"ujarnya.
Untuk itu, Edi mengatakan akan berupaya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh masyarakat. Apalagi memang dalam konflik lahan ini, ada persoalan hukum yang juga diadukan oleh masyarakat.
"Ada persoalan hukum juga yang disampaikan, dan ini nanti akan kita lihat seperti apa duduk masalahnya. Akan kita coba lihat seperti apa konflik yang terjadi ini, karena kita tidak bisa juga bertindak tanpa melihat dasar perkara ini,"ungkapnya.
Disisi lain, Edi menjelaskan bahwa dalam menindaklanjuti persoalan ini dirinya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Karena kata Edi, sejak awal Ia memang ingin membawa persoalan ini selesai dengan cara baik baik.
"Kita akan tindaklanjuti juga dengan koordinasi semua pihak, kepolisian, kemudian BPN juga akan kita duduk bersama. Yang pasti kita meminta untuk masyarakat jaga kamtibmas di lapangan,"pungkasnya.(afm)
PetroChina Serahkan CSR Pendidikan - UMKM, Wujud Dukung Kemajuan Tanjabbar
SAH Minta Anggota DPRD Gerindra se-Jambi Meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI
Gandeng Kejati - DPR RI : DPRD Jambi Tolak Penawaran PI 7 Persen PetroChina, Minta Penuh 10 Persen
Ancaman Defisit Rp500 M Lebih ke Pembangunan Infrastruktur di 2024, DPRD : Pemprov Jambi Gagal
Persoalan Defisit APBD Provinsi Jambi Kembali Mengemuka, Waka FR: Total, Hampir Rp500,4 M
Abun Yani Temui Massa Aksi Terkait PT FPIL di DPRD Provinsi Jambi, Warga Langsung Duduk Bersama
SAH Minta Anggota DPRD Gerindra se-Jambi Meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI



