Usai Peluncuran, Kanwil Kemenkum Jambi Langsung Teken Kerja Sama dengan Pemda se-Provinsi



Kamis, 24 September 2026 - 19:00:13 WIB



Foto : Penandatanganan kerja sama, oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, Wagun Jambi, Abdullah Sani, Kadiv Yankum Diana Yuli Astuti/JMB.
Foto : Penandatanganan kerja sama, oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, Wagun Jambi, Abdullah Sani, Kadiv Yankum Diana Yuli Astuti/JMB.

JAMBERITA.COM - Usai meluncurkan Jambi IP Ecosystem, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi langsung menandatangani Nota Kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi serta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (24/9/2026).

Langkah ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) secara terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jambi.

Kerja sama penguatan kolaborasi Jambi IP Ecosystem ini melibatkan 11 pemerintah daerah, yaitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Pemerintah Kota, Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Tebo, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, dan Sarolangun.

Selain pemerintah daerah, Kanwil Kemenkum Jambi juga mengandeng enam perguruan tinggidi antaranya Universitas Islam Tebo, ITB Muhammadiyah Sarolangun, dan STIKES Keluarga Bunda Jambi serta pihak BUMN melalui Bank BRI untuk mendukung hilirisasi dan pemanfaatan nilai ekonomi produk KI.

Kakanwil Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, menyampaikan bahwa kerja sama ini mengubah pendekatan pengelolaan KI di daerah agar lebih proaktif.

"Potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki Provinsi Jambi harus dapat dikelola secara bersama. Melalui kolaborasi ini, KI tidak hanya berhenti pada aspek pelindungan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah," ujarnya.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum mengenai strategi pembentukan ekosistem KI yang inklusif untuk mendongkrak perekonomian daerah.(afm)





Artikel Rekomendasi