JAMBERITA.COM - Setelah aksi di RSUD Raden Mattaher, ratusan tenaga honor yang terdiri dari Nakes dan Non Nakes juga menggelar aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (7/10/2024). Mereka pun langsung disambut Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah.
Kedatangan mereka pun dalam menyampaikan aspirasi terkait status mereka tidak masuk dalam database BKN sehingga menjadi kendala untuk ikut PPPK 2024.. "Mereka bekerja di RSUD dalam skema BLUD, karena mereka masuk dalam skema itu maka otomatis tidak bisa masuk dalam daftar honorer yang akan diangkat menjadi PPPK," katanya.
Dijelaskan Hafiz, pihaknya akan mempelajari usulan dari Nakes ini untuk melihat apa ada celah-celah hukum yang dapat digunakan oleh DPRD untuk dapat membantu para Nakes ini."Kami juga akan berkoordinasi dengan BKD Provinsi Jambi, Dirut RSUD dan juga perwakilan dari Nakes ini, secepatkan akan kita agendakan pertemuan bersama," tambahnya.
Politisi PAN ini menyebutkan sangat menghargai kerja keras Nakes RSUD Raden Mattaher, yang sudah mengabdi kepada masyarakat. Ada yang sudah mengabdi 15 tahun hingga 22 tahun."Nanti kita akan konsultasi ke MenPANRB yang membuat aturan, sekaligus solusi-solusi yang dapat diberikan, harapan kita mudah-mudahan ada kelonggaran atau perubahan aturan yang dapat mengakomodir Nakes ini menjadi PPPK," pungkasnya. (afm)
UBR Jambi Bakal Gelar Kuliah Umum Internasional, Buka Peluang Studi & Karier di Korea Selatan
Bukan Cuma Soal Medis: Dua Mahasiswi Kebidanan UBR Sabet Juara Karya Tulis Ilmiah Polda Jambi
DPRD Jambi Desak JBC Segera Bangun Kolam Retensi, Warga Sampai Menangis Karena Banjir
Cari Solusi Soal Banjir, Pimpinan DPRD hingga Dinas PUPR dan BWSS Jambi Kena "Prank" di JBC
Honorer RSUD Raden Mattaher Jambi Aksi Karena Tak Masuk Database BKN: Tolong Pak Gubernur
Pemprov Jambi Siap Dukung Asistensi Potensi Komponen Pendukung Pertahanan Negara



