Ekspor Jambi Rentan, Masih Ketergantungan Sektor Tambang

JAMBERITA.COM – Struktur ekspor Provinsi Jambi tergolong rapuh karena masih sangat tergantung pada komoditas tambang. Pada Juli 2025, ekspor tercatat sebesar US$171,32 juta, turun 5,50 persen dibandingkan Juni yang mencapai US$181,30 juta.

Secara kumulatif Januari–Juli 2025, nilai ekspor mencapai US$1,231 miliar, turun 7,45 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Penurunan paling tajam terjadi pada sektor pertambangan, yang anjlok hampir 29 persen, terutama komoditas batubara dan migas. Sebaliknya, sektor pertanian justru meningkat 22,89 persen, dan industri pengolahan naik 16,01 persen—angka yang memperkuat diagnosis: struktur ekspor Jambi masih sangat tergantung pada tambang.

Analisis historis menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap tambang bukan tren sesaat. Sepanjang 2024, ekspor Jambi tumbuh 6,74 persen mencapai US$2,34 miliar, namun lebih dari separuhnya masih ditopang sektor pertambangan. Triwulan I-2024, 66,6 persen ekspor berasal dari tambang, sedangkan industri hanya 29,6 persen dan pertanian hanya 3,8 persen. Pada tahun penuh 2023, pertambangan menyumbang 59,82 persen dari total ekspor, industri 36,79 persen, dan pertanian hanya 3,39 persen. Dominasi struktural seperti ini membuat Jambi sangat rentan terhadap fluktuasi eksternal, terutama dari sisi harga global.

Ketergantungan seperti ini dalam literatur ekonomi dikenal sebagai resource dependence, yang sering mengarah pada resource curse. Sachs dan Warner (1995) menunjukkan bahwa daerah yang terlalu bergantung pada ekspor sumber daya cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang rendah karena volatilitas harga, lemahnya diversifikasi, dan praktik rente yang menghambat inovasi. Di Jambi, saat harga batubara dan migas jatuh, ekspor langsung tertekan, dan ekonomi daerah lesu.

Lebih ironis lagi, dari sisi fiskal, ketergantungan tambang ini tidak memperkuat keuangan daerah. PAD dari sektor tambang sangat minim karena keuntungan umumnya mengalir ke pusat atau korporasi besar, sementara daerah hanya menerima DBH (Dana Bagi Hasil) yang jumlahnya tidak sebanding dengan nilai ekspor. Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut bahwa porsi DBH kelapa sawit bagi Jambi hanya sekitar 4 persen, dan DBH hasil hutan masih nol persen . Sementara DBH migas juga fluktuatif: contoh, pada periode 2019–2023, Pemprov Jambi menerima DBH migas berkisar antara Rp90 miliar hingga Rp236 miliar per tahun, jauh dari besaran nilai ekspor yang ditopangnya . Kondisi ini membuat keuntungan besar dari tambang tak banyak dirasakan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dampak negatif ketergantungan tambang tidak hanya terjadi di meja fiskal. Lingkungan dan sosial juga menanggung biaya berat. Pembukaan lahan tambang berdampak pada deforestasi, pencemaran sungai, dan menimbulkan konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal atau masyarakat adat. Kajian Hilson dan Potter (2005) menyebut bahwa ketergantungan ekstraktif sering berujung pada degradasi lingkungan dan ketidakstabilan sosial—kenyataan yang juga terjadi di Jambi.

Namun, di tengah kerentanan itu, muncul sinyal optimis dari sektor lain. Ekspor minyak nabati, karet olahan, dan turunannya meningkat, memberi harapan bahwa hilirisasi bisa menjadi motor pertumbuhan baru. Komoditas pertanian seperti pinang melonjak hampir 23 persen pada Juli 2025, menunjukkan ceruk pasar global yang potensial. Tambunan (2019) menyatakan bahwa dukungan kelembagaan, infrastruktur, dan akses pasar internasional bisa mempercepat kontribusi ekspor zaman sekarang dari sektor pertanian; hal ini sejalan dengan hasil kajian Susila (2012) tentang hilirisasi kelapa sawit untuk menambah nilai ekspor.

Tantangan sebenarnya bukan sekadar memperbaiki angka ekspor sesaat, melainkan mengubah struktur ekonomi agar lebih seimbang dan tahan guncangan. Transformasi ekonomi harus fokus pada diversifikasi, memperkuat industri hilir, dan mengoptimalkan pertanian ekspor. Kebijakan fiskal dan regulasi mesti memberi insentif untuk industri pengolahan dan agribisnis, disertai investasi serius pada infrastruktur logistik dan pelabuhan untuk menekan biaya ekspor. Standar kualitas dan sertifikasi internasional juga penting agar produk seperti kayu manis, pinang, dan karet olahan bisa bersaing global.

 

Jika strategi seperti ini konsisten diterapkan, Jambi mampu keluar dari siklus rapuh yang hanya merasakan pertumbuhan ketika harga tambang tinggi dan terpuruk saat harga jatuh. Sebaliknya, Jambi berpeluang menjadi provinsi dengan struktur ekspor inklusif, beragam, dan berkelanjutan. Momentum ini adalah kesempatan untuk mengubah wajah ekonomi daerah: dari ketergantungan tambang ke kemandirian yang berbasis industri dan pertanian.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2025). Nilai Ekspor Asal Provinsi Jambi pada Bulan Juli 2025 Turun Sebesar 5,50 Persen Dibandingkan Bulan Sebelumnya. Jambi: BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2024). Statistik Ekspor Provinsi Jambi 2023–2024. Jambi: BPS.

Hilson, G., & Potter, C. (2005). Structural Adjustment and Subsistence Industry: Artisanal Gold Mining in Ghana. Development and Change, 36(1), 103–131.

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). Natural Resource Abundance and Economic Growth. NBER Working Paper No. 5398.

Susila, W. R. (2012). Contribution of Oil Palm Industry to Economic Growth and Poverty Alleviation in Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi, 30(1), 1–18.

Tambunan, T. (2019). Export-oriented Small and Medium Enterprises in Developing Countries: The Indonesian Case. Journal of Development Studies, 55(1), 1–16.

Penulis : Dr Noviardi Ferzi

Artikel Rekomendasi