SAH Dorong Hilirisasi Nasional, PTPN I Siap Perkuat Nilai Tambah Sawit dan Kelapa

JAMBERITA.COM– Program hilirisasi nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia sekaligus keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Melalui penguatan industri hilir, Indonesia diharapkan mampu membangun struktur ekonomi yang lebih kuat, bernilai tambah, dan berdaya saing global.

Komisaris Independen PTPN I Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) mengatakan hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis agar Indonesia tidak terus terjebak dalam pola ekonomi lama.

“Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah lalu mengimpor kembali produk jadi dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Paradoks ekonomi seperti ini harus dihentikan melalui hilirisasi yang terintegrasi,” ujar SAH, di Jakarta, 17 April 2026.

Menurut Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi tersebut, sinergi antara BAPPENAS dan PTPN I dalam pengembangan hilirisasi sawit dan kelapa menjadi langkah penting mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Ia menilai nota kesepahaman (MoU) kedua institusi menunjukkan bahwa pembangunan industri nasional harus dibangun melalui kolaborasi antara perencanaan pembangunan negara dan kekuatan industri nasional.

“Hilirisasi sawit dan kelapa harus mampu melahirkan industri turunan yang lebih luas mulai dari pangan, energi, oleokimia, biofuel hingga produk industri modern lainnya. Indonesia tidak boleh hanya berhenti sebagai eksportir crude palm oil atau bahan mentah kelapa,” katanya.

SAH menjelaskan, PTPN I memiliki modal besar untuk mendukung agenda hilirisasi nasional. Dengan total aset lahan mencapai 629.897,52 hektare dan tanaman menghasilkan seluas 239.687,62 hektare, perusahaan memiliki basis produksi yang kuat untuk membangun rantai industri yang lebih produktif dan kompetitif.

Selain itu, luasnya wilayah operasional dinilai menjadi keunggulan strategis dalam membangun sistem produksi yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan pasar global.

Sebagai pejuang petani yang telah lama membersamai masyarakat perkebunan, SAH menegaskan keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi maupun peningkatan laba perusahaan semata. Menurutnya, hilirisasi harus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat sekitar kebun dan insan perkebunan.

“Hilirisasi yang sehat harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat devisa negara, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transformasi sosial dan pendidikan dalam pembangunan industri perkebunan nasional. Menurutnya, kemajuan perkebunan tidak cukup hanya ditopang oleh lahan dan modal, tetapi juga kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, akses pendidikan bagi anak pekerja kebun, keluarga petani, dan masyarakat sekitar wilayah usaha harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting.

“Pendidikan adalah jalan memuliakan keluarga, memperluas kesempatan hidup, menyejahterakan masyarakat, dan secara perlahan menggerus kebodohan,” ujarnya.

SAH optimistis jika program hilirisasi nasional Presiden Prabowo Subianto dijalankan secara konsisten melalui sinergi pemerintah, BAPPENAS, BUMN perkebunan, dan masyarakat, maka Indonesia mampu keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dan menjadi kekuatan industri baru yang lebih mandiri.

“PTPN I dapat menjadi salah satu lokomotif penting transformasi ekonomi nasional untuk bangsa dan masa depan Indonesia,” pungkasnya.(*)

Artikel Rekomendasi