Perkuat Tata Kelola Kebijakan, Kemenkum Jambi Koordinasi ke Badan Strategi Kebijakan Pusat

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penguatan regulasi di daerah. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi strategis dengan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum di Jakarta, Kamis (12/02/2026).

Delegasi Jambi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, bersama Tim Strategi Kebijakan Wilayah. Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi program pusat dan daerah, khususnya terkait indeks persepsi antikorupsi dan kualitas layanan.

Dalam pertemuan dengan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto, Kadiv P3H membahas secara mendalam mengenai pedoman pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Hadiyanto menekankan pentingnya konsistensi dalam pemenuhan target responden bulanan untuk menjamin validitas penilaian layanan hukum di Jambi. Adapun target minimal 30 responden per bulan untuk setiap satuan kerja dengan tujuan sebagai basis data penilaian kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.

Selain survei, koordinasi ini membahas rencana pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK). PIC wilayah Jambi, Rodes Ober Adi Guna Pardosi, memberikan penjelasan teknis agar forum ini tidak hanya menjadi seremoni, melainkan mampu menghasilkan luaran konkret berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Daerah.

Pada sesi terpisah, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan, Dwi Harnanto, memberikan arahan mengenai penguatan struktur tim di wilayah. Ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan kebijakan hukum di daerah terletak pada kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah (Pemda).

"Langkah awal yang krusial adalah pembentukan Surat Keputusan (SK) Tim FKK yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah. Tim ini nantinya akan didukung oleh narasumber ahli untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Dwi Harnanto.

Kegiatan ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi Kanwil Kemenkumham Jambi dalam mewujudkan tata kelola kebijakan yang lebih profesional. Melalui sinergi antara pusat dan daerah, Kemenkumham Jambi menargetkan peningkatan indeks pelayanan hukum yang berdampak langsung pada kemudahan akses bagi masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.(afm)

Artikel Rekomendasi