Pengamat: OJK Harus Perkuat Pengawasan Siber Bank Daerah

JAMBERITA.COM- Pengamat ekonomi perbankan, Noviardi Ferzi, menilai gangguan sistem yang menimpa Bank Jambi pada Februari 2026 harus menjadi alarm serius bagi penguatan pengawasan digital sektor keuangan di daerah. Menurutnya, insiden yang menyebabkan hilangnya saldo nasabah hingga lumpuhnya layanan ATM dan transaksi digital termasuk BI-FAST menunjukkan bahwa manajemen risiko teknologi di bank daerah masih perlu diperkuat.

Dalam hal ini ia menegaskan bahwa mandat pengawasan sebenarnya berada pada Otoritas Jasa Keuangan yang bertanggung jawab memastikan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan konsumen. Namun dalam praktiknya di daerah, pengawasan sering kali masih bersifat reaktif, yakni baru bergerak setelah terjadi gangguan sistem atau keluhan publik yang meluas.

Menurutnya, transformasi digital perbankan yang berlangsung cepat tidak selalu diikuti dengan kesiapan sistem keamanan dan pengawasan yang memadai. Hal ini membuat bank daerah berpotensi menghadapi risiko operasional yang lebih besar, terutama dalam sistem transaksi real-time yang sangat sensitif terhadap gangguan teknologi.

Ia menilai penguatan pengawasan siber menjadi kebutuhan mendesak. OJK perlu mendorong audit teknologi informasi dan keamanan sistem secara berkala pada bank daerah, bukan hanya ketika terjadi insiden. Selain itu, bank pembangunan daerah juga harus memperkuat manajemen risiko, tata kelola teknologi informasi, serta sistem mitigasi krisis operasional.

Di sisi lain, Noviardi menekankan pentingnya transparansi kepada publik ketika terjadi gangguan sistem perbankan. Menurutnya, kepanikan nasabah sering kali dipicu oleh keterlambatan informasi dan minimnya penjelasan resmi dari lembaga keuangan. Karena itu, sistem pengaduan konsumen dan komunikasi krisis harus diperbaiki agar masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan yang memadai.

Ia juga mendorong agar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tidak hanya berfokus pada perluasan akses pembiayaan, tetapi juga memperkuat literasi keuangan dan perlindungan konsumen di daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi juga memahami risiko serta mekanisme perlindungan yang tersedia.

Menurut Noviardi, kepercayaan publik adalah fondasi utama perbankan daerah. Jika gangguan sistem seperti yang terjadi pada Bank Jambi tidak diikuti pembenahan menyeluruh, dampaknya bisa meluas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah. “Krisis seperti ini harus dijadikan momentum pembenahan. Pengawasan yang kuat, transparansi, dan perlindungan konsumen adalah kunci menjaga stabilitas sistem keuangan daerah,” pungkasnya.(*)

Artikel Rekomendasi