JAMBERITA.COM- Praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di aliran Sungai Batanghari, khususnya di wilayah Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, kini memasuki tahap yang mengkhawatirkan.
Menanggapi aduan masyarakat Desa Teluk Langkap, Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Bungo-Tebo, Ansori Hasan, menegaskan akan segera mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk mengambil tindakan nyata.
Selama ini, Desa Punti Kalo dan Desa Teluk Langkap dikenal sebagai wilayah yang relatif terjaga dari aktivitas PETI di sepanjang aliran Batanghari. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa para pelaku mulai merambah wilayah Teluk Langkap, Punti Kalo bahkan ke Sungai Batang Hari.
Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dilaporkan sudah sangat masif mulai dari longsor di Pinggir Sungai, sehingga mengakibatkan tebing sungai mulai runtuh dan mengancam pemukiman warga.
Lokasi penambangan dilaporkan hanya berjarak sekitar 5 meter dari jalan lintas (Jalan Padang Lamo), yang berisiko memutus akses transportasi jika erosi berlanjut.
Kemudian, air sungai Batanghari kini keruh pekat dan diduga terkontaminasi zat kimia berbahaya, padahal sungai tersebut merupakan sumber kehidupan utama penduduk setempat.
Masyarakat mengaku telah berulang kali melayangkan surat pengaduan resmi, mulai dari tingkat Kapolsek Sumay, Kapolres Tebo, hingga Kapolda Jambi. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan tegas di lapangan. Muncul dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa aktivitas ilegal ini masih berjalan karena adanya "bekingan" dari oknum aparat.
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ansori Hasan, menyatakan tidak akan tinggal diam melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah pemilihannya. "Kita tidak boleh berdiam diri. DPRD akan mendorong pemberantasan tersebut karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Pemda harus serius berkoordinasi dengan aparat; jika dibiarkan, dampaknya akan semakin parah seperti yang terjadi di Batang Asai," tegas Ansori.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan atensi khusus kepada Polres Tebo dan Polda Jambi untuk merespons keresahan warga. "Kita minta Polda Jambi segera turun ke lokasi. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, apalagi jika ada dugaan keterlibatan oknum. Lingkungan dan keselamatan warga Teluk Langkap harus menjadi prioritas," pungkasnya.(afm)
Matangkan Capaian Triwulan I, Kanwil Kemenkum Jambi Jalani Verifikasi Perjanjian Kinerja KI
Jelang Peresmian Besok, Kepala BPHN Tinjau Posbankum Kelurahan Wijayapura Jambi
Edi Purwanto Lobi Menteri PUPR: Selain Padang Lamo, Jalan Rantau Rasau Juga Diperjuangkan Via Inpres
Tekad SAH Tingkatkan Pendapatan Petani, HKTI Jambi Siap Kawal Nilai Tukar Petani (NTP) di Pedesaan
Ketua DPD Gerindra Jambi Apresiasi Persiapan Haji di Era Presiden Prabowo
Antisipasi Efek Domino Harga LPG 12 Kg, DPRD Jambi Desak Pengawasan Ketat Distribusi Gas Subsidi


Matangkan Capaian Triwulan I, Kanwil Kemenkum Jambi Jalani Verifikasi Perjanjian Kinerja KI


