Jelang Peresmian Besok, Kepala BPHN Tinjau Posbankum Kelurahan Wijayapura Jambi

JAMBERITA.COM - Jelang peresmian, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, melakukan peninjauan langsung ke Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Wijayapura, Senin (27/04/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu berjalan secara optimal dan merata.

Dalam peninjauan tersebut, Min Usihen didampingi oleh Sekretaris BPHN M. Aliamsyah, Kapusbud BPHN Constantinus Kristomo, serta Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita.

Min Usihen menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen penting negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Menurutnya, keberadaan pos di tingkat kelurahan sangat strategis untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.

"Posbankum adalah garda terdepan dalam memberikan akses keadilan. Kami ingin memastikan layanan ini benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, menekankan bahwa keberhasilan program bantuan hukum ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat kelurahan, dan tokoh masyarakat.

"Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar layanan ini berkelanjutan. Kami terus mendorong penguatan peran pos-pos bantuan hukum di wilayah Jambi agar lebih responsif terhadap persoalan hukum yang dihadapi warga," ujar Dina.

Rombongan juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan petugas Posbankum dan warga setempat. Berbagai aspirasi mengenai kendala hukum di lapangan menjadi catatan penting bagi BPHN untuk meningkatkan kualitas layanan kedepannya.

Kunjungan yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat peran Posbankum sebagai solusi hukum yang cepat, tepat, dan berkeadilan. Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan masyarakat di Kelurahan Wijayapura semakin berani dan tidak ragu dalam mencari perlindungan hukum melalui fasilitas yang telah disediakan pemerintah.(afm)

Artikel Rekomendasi